Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
MESKI masih disegel oleh Satpol PP dan polisi, tempat hiburan malam Bar Flow di kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan nekat buka.
"Alhamdulilah semua sudah ikuti aturan dan prokes, hanya ada Flow saja karena Flow masih kami segel tapi dia buka lagi," ucap Kapolsek Metro Setiabudi Kompol Beddy Suwendi saat dikonfirmasi, Minggu (7/11).
Beddy menambahkan, pihaknya telah melaporkan hal itu ke Camat Setiabudi dan Satpol PP.
Sementara itu, kata Beddy, pengelola Bar Flow menyatakan sudah meminta izin untuk kembali beroperasi kepada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.
"Dari Flow mengaku minta izin dari Satpol PP Provinsi. Maka Pak Camat mau cek karena saya minta pertanggung jawabannya kenapa kok bisa buka sedangkan masih disegel," ujar Beddy.
Meski begitu, ia memastikan saat ini pihaknya sudah kembali menyegel Bar Flow. "Sudah (disegel) semalam," pungkasnya.
Sebelumnya, polisi merazia tempat hiburan malam Bar Flow pada Senin (31/10) dini hari.
Bar Flow disegel lantaran melanggar jam operasional karena buka hingga dini hari.
"Jadi melanggar jam operasional. Ini mereka parah banget, kerumunan, kami bubarkan," paparnya.
Bar Flow yang bandel pun dikenakan sanski penutupan sementara selama 7x24 jam dan baru diperbolehkan beroperasi kembali pada Selasa (9/11). (Ykb/OL-09)
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Penegakan hukum secara manual juga dilakukan pada ruas-ruas jalan yang tidak ter-cover kamera ETLE dengan metode hunting system.
PAKAR hukum tata negara UGM Zainal Arifin Mochtar alias Uceng meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat di-impeach atau dimakzulkan dari sisi hukum.
Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, pengawasan dari Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI menemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyediaan layanan transportasi jemaah ke Arafah
Seluruh tim pemenangan kedua paslon diingatkan untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran yang justru bisa berujung pada PSU.
Peraturan KPU memperumit lembaga pemantau untuk bisa melaporkan gugatan perkara
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan 372 dugaan pelanggaran netralitas aparat sipil negara (ASN) di Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved