SEKRETARIS Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga meminta warga jangan terlena terkait kebijakan diperbolehkan 100 persen menaiki transportasi umum.
Diketahui, kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kini Level 2 di DKI Jakarta. Sehingga kapasitas penumpang transportasi umum diperbolehkan 100 persen.
Pandapotan menjelaskan bahwa warga jangan salah pengertian soal kebijakan tersebut. "Kapasitas duduknya saja yang 100 persen, tapi kalau sampai gak ada jarak hingga dempet-dempetan di KRL," ungkap Pandapotan kepada Media Indonesia, Jumat (22/10).
Ia menegaskan yang dimaksud 100 persen tersebut ialah kapasitas duduk bukan untuk penumpang yang berdiri di dalam kereta.
Baca juga: Transjakarta Operasikan Kembali 4 Rute yang Dihentikan
Maka dari itu, pihaknya akan mengawasi dan memantau jalannya kebijakan 100 persen penumpang transportasi umum di Ibu Kota.
"Akan kita awasi, kita lihat dan imbau, jangan dianggap bebas 100 persen, kalau kursi duduk sudah penuh itu sudah batas," ujarnya.
"Satgas Covid-19 harus controlling, ia harus konsen ke pengawasan sehingga tidak tumbuh masalah baru lagi," tambahnya.
Sebelumnya, dari pantauan Media Indonesia, pada Jumat (22/10), pukul 06.00 hingga 09.12 WIB, Stasiun Tanah Abang ramai dipenuhi penumpang.
Bahkan, penjaga pun tak terlihat mengatur ritme keluar-masuk penumpang yang hendak masuk Stasiun.
Sehingga penumpang tak bisa menjaga jarak di dalam gerbong.
Mereka yang duduk maupun berdiri saling berdekatan satu sama lain.
Padahal, informasi yang disampaikan petugas melalui pusat informasi KRL membeberkan bahwa penumpang masih dibatasi dan belum 100 persen.
Salah satu penumpang KRL Tanah Abang-Parung Panjang, Nyayan Sovia Rianto, mengakui bahwa pelaksanaan di lapangan dengan adanya pemberitahuan tersebut sangat berbeda.
"KRL sudah padat untuk jam-jam sibuknya," ucap Nyayan, kepada Media Indonesia, Jumat (22/10). (OL-4)
