Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
POLITIKUS PDIP sekaligus Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah berharap Gubernur DKI Anies Baswedan lebih tegas dalam menerapkan kebijakan, termasuk upaya mengatasi banjir.
Ida berpendapat Anies masih kesulitan dalam melakukan pembebasan lahan untuk melakukan normalisasi kali di wilayah Ibu Kota. Hingga saat ini, seharusnya ada lahan yang sudah dibebaskan sesuai Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021.
Akan tetapi, hal itu belum juga tercapai. Dia pun meminta Anies untuk meniru ketegasan pemimpin sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Di era kepemimpinannya, Ahok berhasil melakukan normalisasi di Bukit Duri untuk Kali Ciliwung, serta Kali Sunter dan Kali Mookervart.
Baca juga: BPBD DKI Optimistis Tahun ini Banjir Jakarta tak Separah Tahun Lalu
Menurutnya, ketegasan pemimpin sangat diperlukan untuk mengatasi masalah di Ibu Kota. Seperti, Ahok yang berhasil mengubah kawasan dunia malam Kalijodo menjadi ruang publik, yang bermanfaat bagi warga sekitar.
"Kita ini butuh sosok yang tegas dan berani. Karena zaman Pak Ahok sudah ada beberapa titik yang berhasil diselesaikan untuk mengurangi banjir. Sekarang ini, tidak jalan normalisasi. Kementerian PUPR sudah uber-uber terus, kapan kita bisa memulai pekerjaan," ungkap Ida saat dihubungi, Rabu (6/10).
Baca juga: Gerindra Sebut Interpelasi Anies untuk Gagalkan Formula E
Pihaknya menduga Anies khawatir popularitasnya bakal turun, jika melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi kali. Terlebih pada awal menjabat, Anies memiliki janji politik untuk tidak melakukan penggusuran.
Lebih lanjut, Ida menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang tida memiliki risiko. Bedanya, Anies harus berani ambil risiko demi terselesaikannya persoalan banjir Jakarta. Dalam hal ini, untuk kepentingan warga yang lebih besar.
"Semua ada risikonya. Nah, ini saya mendorong Pemprov DKI untuk berani mengambil kebijakan. Mengambil keputusan untuk menyelesaikan satu pekerjaan besar, yang menjadi impian warga Jakarta," pungkasnya.(OL-11)
Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.
CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.
Rotasi pejabat bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya reformasi birokrasi agar tidak lagi terjebak pada pola lama yang stagnan.
Lalu lintas dari Dukuh Atas (barat) yang akan menuju Proklamasi (timur) hanya dapat menggunakan Jalan Tambak sisi selatan melalui underpass.
Kerja sama ini mencakup pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, seperti transportasi publik, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Kepala Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Murni Luciana Naibaho mengungkapkan, ratusan tokoh masyarakat dari tiga kelurahan yang dikukuhkan sebagai agen perubahan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Pemprov DKI Jakarta, Gubernur Pramono Anung tengah melakukan program pemutihan ijazah untuk siswa sekolah swasta yang ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved