Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
POLITIKUS PDIP sekaligus Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah berharap Gubernur DKI Anies Baswedan lebih tegas dalam menerapkan kebijakan, termasuk upaya mengatasi banjir.
Ida berpendapat Anies masih kesulitan dalam melakukan pembebasan lahan untuk melakukan normalisasi kali di wilayah Ibu Kota. Hingga saat ini, seharusnya ada lahan yang sudah dibebaskan sesuai Instruksi Gubernur Nomor 49 Tahun 2021.
Akan tetapi, hal itu belum juga tercapai. Dia pun meminta Anies untuk meniru ketegasan pemimpin sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Di era kepemimpinannya, Ahok berhasil melakukan normalisasi di Bukit Duri untuk Kali Ciliwung, serta Kali Sunter dan Kali Mookervart.
Baca juga: BPBD DKI Optimistis Tahun ini Banjir Jakarta tak Separah Tahun Lalu
Menurutnya, ketegasan pemimpin sangat diperlukan untuk mengatasi masalah di Ibu Kota. Seperti, Ahok yang berhasil mengubah kawasan dunia malam Kalijodo menjadi ruang publik, yang bermanfaat bagi warga sekitar.
"Kita ini butuh sosok yang tegas dan berani. Karena zaman Pak Ahok sudah ada beberapa titik yang berhasil diselesaikan untuk mengurangi banjir. Sekarang ini, tidak jalan normalisasi. Kementerian PUPR sudah uber-uber terus, kapan kita bisa memulai pekerjaan," ungkap Ida saat dihubungi, Rabu (6/10).
Baca juga: Gerindra Sebut Interpelasi Anies untuk Gagalkan Formula E
Pihaknya menduga Anies khawatir popularitasnya bakal turun, jika melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi kali. Terlebih pada awal menjabat, Anies memiliki janji politik untuk tidak melakukan penggusuran.
Lebih lanjut, Ida menegaskan bahwa tidak ada jabatan yang tida memiliki risiko. Bedanya, Anies harus berani ambil risiko demi terselesaikannya persoalan banjir Jakarta. Dalam hal ini, untuk kepentingan warga yang lebih besar.
"Semua ada risikonya. Nah, ini saya mendorong Pemprov DKI untuk berani mengambil kebijakan. Mengambil keputusan untuk menyelesaikan satu pekerjaan besar, yang menjadi impian warga Jakarta," pungkasnya.(OL-11)
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
MENYAMBUT HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia, DPRD DKI Jakarta menggelar jalan sehat dan kopi pagi pada, Minggu (10/8).
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19–20 Agustus 2025.
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved