Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH warga di RT 07/RW 04 Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, menolak untuk dipindahkan ke rumah susun (rusun). Alasan mereka khususnya para orangtua yang sudah sepuh merasa keberatan jika dipindahkan ke rusun. Sebab, warga harus tetap membayar uang sewa per bulan.
Contoh Bambang Sudadi, 57, mengaku sudah 27 tahun tinggal di lahan yang kini dikuasai pemerintah. Pihaknya merasa keberatan jika dipindahkan ke rusun. Sebab, dia harus tetap membayar uang sewa per bulan.
"Kalau kita pindah ke rusun terus kita tetap bayar di sana, itu kan jadi repot kita jadinya. Kita lagi kena musibah, terus disuruh bayarin rusun," kata Bambang Sudadi, di Jakarta, Kamis (30/9).
"Untuk pindah saja kita sudah bingung, bagaimana mau bayarin rusun," lanjutnya.
Baca juga: Ketua DPRD DKI Sebut Formula E Sepenuhnya Ambisi Anies
Bambang Sudadi berharap pemerintah tidak buru-buru mengusir warga dari tanah seluas 4.695 meter persegi itu. Apalagi, lanjutnya, proses hukum terkait sengketa lahan itu saat ini belum inkrah. Masih ada proses kasasi dan peninjauan kembali yang bisa ditempuh warga.
"Kita jangan disamakan dengan penduduk DKI liar. Ini tanah bersertifikat hak milik nomor 18 atas nama MT Manurung. Ini lahan bertuan, bukan tidak ada tuannya," kritiknya.
Suratin, 60, yang sudah 46 tahun tinggal di wilayah itu juga mengaku keberatan dengan rencana pemindahan warga ke rusun. Apalagi dia terima informasi bahwa rusun yang disediakan Pemprov DKI cukup jauh yakni di wilayah Cakung, Jakarta Timur.
"Kita mendingan minta ganti rugi berupa uang saja biar kita bisa beli rumah di tempat lain. Saya ini sudah sepuh, jangan disuruh ke rusun," ujar Suratin.
Pada Rabu (29/9) kemarin, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta telah memasang plang yang menandakan tanah itu adalah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPAD DKI Jakarta, Reza Pahlevi, mengatakan, pemasangan plang tersebut sebagai bentuk pengamanan aset lahan milik Pemprov DKI Jakarta. (OL-4)
Permukaan air di Cengkareng Drain sudah mengalami penurunan dari 350 menjadi 315, sementara batas aman berada di angka 310.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
Pembangunan rusun terjangkau harus terus didorong agar warga punya akses hunian layak. Hunian vertikal jadi solusi keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi, mengatakan bahwa pada Masa Reses Ketiga DPRD DKI Jakarta, ia menerima berbagai macam aspirasi dari masyarakat di dapilnya.
Untuk penyintas kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, misalnya, bisa memilih rumah susun (rusun) terdekat, yakni Rusun Pasar Rumput.
Berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Kota Jakarta Selatan Nomor 1017/KG.11.00, peringatan disampaikan kepada pedagang eks Loksem JS 25, 26, 30, dan 96 yang masih menempati area penataan.
Tenda sederhana yang hanya beratap terpal bekas pembongkaran warung diisi oleh Nur, 60, beserta suami, anak dan sanak saudaranya
Pemberian rumah tersebut hanya diperuntukan bagi warga yang tidak mampu serta memiliki identitas asli warga Purwakarta.
Sebanyak 417 bangunan liar yang berada di sepanjang saluran sekunder irigasi Tegal Munjul Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dibongkar.
Hal itu bermula saat Kang Kamil menanyakan koefisien dan efektivitas bangunan milik pemerintah untuk dijadikan hunian bagi warga.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menyinggung era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) paling banyak melakukan penggusuran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved