Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEJUMLAH warga di RT 07/RW 04 Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, menolak untuk dipindahkan ke rumah susun (rusun). Alasan mereka khususnya para orangtua yang sudah sepuh merasa keberatan jika dipindahkan ke rusun. Sebab, warga harus tetap membayar uang sewa per bulan.
Contoh Bambang Sudadi, 57, mengaku sudah 27 tahun tinggal di lahan yang kini dikuasai pemerintah. Pihaknya merasa keberatan jika dipindahkan ke rusun. Sebab, dia harus tetap membayar uang sewa per bulan.
"Kalau kita pindah ke rusun terus kita tetap bayar di sana, itu kan jadi repot kita jadinya. Kita lagi kena musibah, terus disuruh bayarin rusun," kata Bambang Sudadi, di Jakarta, Kamis (30/9).
"Untuk pindah saja kita sudah bingung, bagaimana mau bayarin rusun," lanjutnya.
Baca juga: Ketua DPRD DKI Sebut Formula E Sepenuhnya Ambisi Anies
Bambang Sudadi berharap pemerintah tidak buru-buru mengusir warga dari tanah seluas 4.695 meter persegi itu. Apalagi, lanjutnya, proses hukum terkait sengketa lahan itu saat ini belum inkrah. Masih ada proses kasasi dan peninjauan kembali yang bisa ditempuh warga.
"Kita jangan disamakan dengan penduduk DKI liar. Ini tanah bersertifikat hak milik nomor 18 atas nama MT Manurung. Ini lahan bertuan, bukan tidak ada tuannya," kritiknya.
Suratin, 60, yang sudah 46 tahun tinggal di wilayah itu juga mengaku keberatan dengan rencana pemindahan warga ke rusun. Apalagi dia terima informasi bahwa rusun yang disediakan Pemprov DKI cukup jauh yakni di wilayah Cakung, Jakarta Timur.
"Kita mendingan minta ganti rugi berupa uang saja biar kita bisa beli rumah di tempat lain. Saya ini sudah sepuh, jangan disuruh ke rusun," ujar Suratin.
Pada Rabu (29/9) kemarin, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta telah memasang plang yang menandakan tanah itu adalah aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPAD DKI Jakarta, Reza Pahlevi, mengatakan, pemasangan plang tersebut sebagai bentuk pengamanan aset lahan milik Pemprov DKI Jakarta. (OL-4)
Film Keluarga Besar mengangkat ide cerita tentang sebuah keluarga berbadan besar yang tinggal di rumah susun (rusun).
Masyarakat diminta untuk terus bersabar dan tidak mengeluh jika masih tidak mau direlokasi ke rusun Jagakarsa.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno tengah mempertimbangkan untuk membangun rumah susun (rusun) di kawasan Kali Krukut segmen Jalan NIS, Cilandak Timur, Pasar Minggu,
Kenaikan tarif air bersih di rumah susun (rusun) Jakarta memicu gelombang protes dari para penghuni.
Korban kebakaran Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran yang rumahnya ludes terbakar tidak bersedia direlokasi ke rumah susun (rusun).
Akibat kenaikan tarif air bersih ini yang mencapai 71%, beban yang ditanggung pemilik dan penghuni rumah susun makin berat
Sebanyak 417 bangunan liar yang berada di sepanjang saluran sekunder irigasi Tegal Munjul Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dibongkar.
Hal itu bermula saat Kang Kamil menanyakan koefisien dan efektivitas bangunan milik pemerintah untuk dijadikan hunian bagi warga.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) menyinggung era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) paling banyak melakukan penggusuran.
Puluhan pedagang kaki lima (PKL) melaporkan pengelola kawasan Candi Borobudur ke Ombudsman RI karena digusur.
Sejumlah wilayah di Kota Kendari, Sultra, dilanda banjir pada Selasa (28/5/2024). Sebanyak 64 rumah warga yang terdampak banjir. Ini dugaan penyebabnya.
RATUSAN warga jemaat Huria Kristen Indonesia atau HKI Kota Depok, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) setempat tidak menggusur tempat ibadah atau gereja yang berdiri di Jalan Perjuangan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved