Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
UNTUK meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, berinovasi membuat langkah terobosan melalui aplikasi Konsultasi Pertanahan Tangerang Selatan (Sultan Tangsel). Melalui layanan ini, diharapkan bisa memberikan edukasi bagi masyarakat tentang pelayananm seputar pertanahan.
Kepala Kantor ATR/BPN Kota Tangsel Harison Mocodompis mengatakan aplikasi tersebut diharapkan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan konsultasi permasalahan pertanahan. "Aplikasi Sultan Tangsel ini sebagai inovasi kami guna menjawab kebutuhan masyarakat berkaitan dengan konsultasi atau pengaduan seputar masalah pertanahan bagi warga di Tangsel," kata Harison, Senin (13/9).
Dikatakan, Harion, aplikasi ini platform-nya melalui zoom meeting dan masyarakat langsung berkonsultasi. "Kami siap melayani masyarakat dengan tim aplikasi Sultan yang informatif dan profesional , "cetusnya.
Lebih jauh, Harison yang baru menjabat Kepala BPN Tangsel selama 1 bulan, menjelaskan latar belakang melakukan terobosan dengan aplikasi tersebut. "Saya berpikir, kami memiliki perangkat teknologi informasi yang bagus. Nah, kebetulan di kantor ini mempunyai 7 desk maka kami rancang desk pelayanan aplikasi ini bagi masyarakat supaya bisa konsultasi, menyampaikan keluhan, atau bahkan pengaduan," papar Harison yang pernah menjabat Kepala Bagian Humas Kementerian ATR/BPN.
Melalui aplikasi ini ,lanjut dia, warga tidak perlu datang ke kantor BPN. Warga cukup beraktivitas dari rumah melalui gawai atau telepon genggam membuka aplikasi untuk bertanya, konsultasi dan mengadu seputar masalah pertanahan. "Cara mendapatkan akses aplikasi melalui ID meeting zoom dengan mengunduh media sosial (medsos) Instagram atau IG Sultan Tangsel," jelasnya.
Lebih jauh, Harison mengatakan banyak masalah pertanahan di Tangsel yang harus dibenahi. Salah satunya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu tidak sinkronnya jumlah berkas permohonan pembuatan sertifikat tanah 2017-2020. Dari data kecamatan se-Tangsel terdapat sekira 5000 berkas sedangkan data di BPN Tangsel hanya sekira 3000 berkas.
"Perbedaan disebabkan beberapa faktor seperti dokumen yang belum lengkap, belum bayar pajak, koordinasi yang kurang, atau pemohon sudah pindah. Ada juga karena objek tanahnya masih sengketa dan beberapa penyebab lainnya," jelasnya. (OL-15)
Kegiatan ini sejalan dengan salah satu program prioritas Kemendikdasmen, yaitu Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial atau Koding dan KA.
SEORANG remaja laki-laki berinisial N, 14, yang diketahui sebagai anak berkebutuhan khusus, menjadi korban penganiayaan oleh ibu kandungnya sendiri, LH, 46, di kawasan Ciputat,Tangsel
Peresmian ini menjadi simbol semangat kolaborasi seni dan UMKM di wilayah Tangsel.
Pemkot Tangsel juga terus melakukan sosialisasi tata cara pemotongan hewan kurban kepada masyarakat.
POLISI menangkap 17 orang yang diduga terlibat dalam pendudukan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangsel
Peralihan Hak Elektronik merupakan wujud komitmen Kantah Tangsel dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan responsif bagi masyarakat Kota Tangsel.
Penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi kunci untuk menarik investasi infrastruktur di Indonesia.
Mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu dan mempercepat proses layanan.
MENTERI ATR/BPN Nusron Wahid menyebut proses investagasi terhadap jajarannya yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi telah rampung.
Kebakaran yang melanda Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tidak menghanguskan dokumen-dokumen penting terkait dengan sengketa tanah.
POLRI segera meminta keterangan sejumlah pihak dalam kasus pagar laut di Perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, meminta pihak ATR/BPN bersiap jika ada gugatan balik setelah sertifikat tersebut dicabut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved