UNTUK meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, berinovasi membuat langkah terobosan melalui aplikasi Konsultasi Pertanahan Tangerang Selatan (Sultan Tangsel). Melalui layanan ini, diharapkan bisa memberikan edukasi bagi masyarakat tentang pelayananm seputar pertanahan.
Kepala Kantor ATR/BPN Kota Tangsel Harison Mocodompis mengatakan aplikasi tersebut diharapkan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan konsultasi permasalahan pertanahan. "Aplikasi Sultan Tangsel ini sebagai inovasi kami guna menjawab kebutuhan masyarakat berkaitan dengan konsultasi atau pengaduan seputar masalah pertanahan bagi warga di Tangsel," kata Harison, Senin (13/9).
Dikatakan, Harion, aplikasi ini platform-nya melalui zoom meeting dan masyarakat langsung berkonsultasi. "Kami siap melayani masyarakat dengan tim aplikasi Sultan yang informatif dan profesional , "cetusnya.
Lebih jauh, Harison yang baru menjabat Kepala BPN Tangsel selama 1 bulan, menjelaskan latar belakang melakukan terobosan dengan aplikasi tersebut. "Saya berpikir, kami memiliki perangkat teknologi informasi yang bagus. Nah, kebetulan di kantor ini mempunyai 7 desk maka kami rancang desk pelayanan aplikasi ini bagi masyarakat supaya bisa konsultasi, menyampaikan keluhan, atau bahkan pengaduan," papar Harison yang pernah menjabat Kepala Bagian Humas Kementerian ATR/BPN.
Melalui aplikasi ini ,lanjut dia, warga tidak perlu datang ke kantor BPN. Warga cukup beraktivitas dari rumah melalui gawai atau telepon genggam membuka aplikasi untuk bertanya, konsultasi dan mengadu seputar masalah pertanahan. "Cara mendapatkan akses aplikasi melalui ID meeting zoom dengan mengunduh media sosial (medsos) Instagram atau IG Sultan Tangsel," jelasnya.
Lebih jauh, Harison mengatakan banyak masalah pertanahan di Tangsel yang harus dibenahi. Salah satunya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu tidak sinkronnya jumlah berkas permohonan pembuatan sertifikat tanah 2017-2020. Dari data kecamatan se-Tangsel terdapat sekira 5000 berkas sedangkan data di BPN Tangsel hanya sekira 3000 berkas.
"Perbedaan disebabkan beberapa faktor seperti dokumen yang belum lengkap, belum bayar pajak, koordinasi yang kurang, atau pemohon sudah pindah. Ada juga karena objek tanahnya masih sengketa dan beberapa penyebab lainnya," jelasnya. (OL-15)
