Selasa 07 September 2021, 11:10 WIB

Kemenhub Siapkan Regulasi Gage di Jalur Puncak Bogor

Dede Susianti | Megapolitan
Kemenhub Siapkan Regulasi Gage di Jalur Puncak Bogor

MI/Andri W
Petugas gabungan mengarahkan pengendara dengan plat nomer genap untuk memutar kendaraannya di Simpang Gadog, Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/9/2

 

KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) akan menyiapkan regulasi terkait penerapan sistem ganjil genap (gage) di kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi secara virtual, pada rapat yang digelar Kemenhub RI dengan para pemangku kebijakan di Pemkab Bogor, Senin (6/9).

Rapat digelar dalam rangka Sosialisasi Kebijakan dan Pengaturan Lalu Lintas Ruas Jalan Nasional Ciawi-Puncak. Untuk diketahui kebijakan pemberlakuan gage itu dalam rangka penanganan penyebaran covid-19. Dengan membatasi mobilitas warga seiring adanya pelonggaran-pelonggaran kegiatan masyarakat di PPKM level 3.

Budi mengatakan pihaknya akan segera menyiapkan regulasinya karena itu merupakan jalan nasional yang kewenangannya ada di pihak Kemenhub.

"Sejak seminggu lalu kami diminta Pak Menteri untuk merancang terhadap langkah peraturan hari ini, dari tol kemudian Gadog sampai dengan ke Puncak Pass. Berikutnya memang kita rencananya itu sampai dengan Cianjur. Regulasi akan kami sesuaikan sesuai opsi yang dipilih Satlantas Polres Bogor dan Polantas Polri,"ungkapnya.

Dia menyebut bahwa kemampuan kapasitas jalan dengan volume kendaraan ini harus diimbangkan kembali. Melihat dengan VC ratio, pihaknya menilai sudah tidak ideal lagi.

"Di sinilah fungsi pemerintahan untuk mengedukasi, mengajak dan menyadarkan masyarakat, dan menampung aspirasi masyarakat sebagai bahan laporan ke Menteri Perhubungan, untuk melengkapi apa yang disampaikan daerah, terutama Kabupaten Bogor," katanya.

Dia mengatakan sempat membaca di media sosial dampak dari pembatasan gage di Puncak itu, banyak masyarakat yang mengalihkan wisata ke Kota Bogor.

"Kami akan menyiapkan satu forum dengan beberapa media, dan akan melakukan kampanye lebih masif. Minimal pencegahan masyarakat untuk tidak menggunakan plat palsu dan tindakan kepolisian yang bertugas di Polres Bogor," katanya.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan jika dalam dua minggu hasil uji coba penerapan gage belum signifikan mengurai kemacetan dan penurunan volume kendaraan, dimungkinkan uji coba seterusnya akan diganti pola. Jika setuju dengan pola perminggu. Namun, berdasarkan pertemuan beberapa waktu lalu, pihak kementerian menyebutkan prosesnya juga akan panjang.

"Ini juga untuk bekal saya pertemuan dengan tokoh masyarakat, ormas dan perwakilan masyarakat yang ada di kawasan Puncak yakni Cisarua, Megamendung, dan Ciawi untuk berkonsultasi dengan kami tentang penerapan ganjil genap,"kata Bupati Ade.

Ade menyebut pertemuan akan dilaksanakan besok, (8 September) pukul 09.00 WIB. Pokok bahasannya, kata Ade, pertama apakah ganjil genap ini menggantikan buka tutup yang sudah berjalan atau akan berjalan dua-duanya. "Ganjil genap jalan, buka tutup jalan, mereka perlu ketegasan dari kami," katanya.

Dia menjelaskan tujuan mengundang masyarakat wilayah kawasan Puncak, untuk memberikan penjelasan. Sekaligus meminta masukan masyarakat yang kemudian akan disampaikan ke kementerian sebagai bahan kajian.

Menurutnya penerapan ganjil genap ini tidak boleh terburu-buru dan sembarangan dilakukan, tetapi harus melalui kajian yang komprehensif. Di sana ada pelaku ekonomi, pelaku wisata, dan tentunya ini juga menyangkut produk yang ada di wilayah tersebut.

"Jangan sampai banyak kebijakan akhirnya mematikan usaha mereka itu berbahaya juga," ujar Bupati Ade Yasin.

Bupati Bogor menegaskan, sebetulnya ganjil genap ini tidak langsung menurunkan volume kendaraan, karena diliihat dari pantauan kondisinya masih macet. Hal itu dikarenakan kondisi di kawasan Puncak banyak jalan tikus atau jalan kecil yang bisa orang ke Puncak tanpa melalui Gadog atau Ciawi.

"Saya kira ini penurunannya belum signifikan, makanya harus dikaji bagaimana penanganan Puncak ini supaya bisa lancar jalannya, tetapi masyarakat juga tidak dirugikan,"pungkasnya.(OL-13)

Baca Juga: Wagub DKI: Pelonggaran Buat Potensi Penularan Meningkat

Baca Juga

ANTARA/Yulius Satria Wijaya

Pandemi Membaik, Penumpang KRL Terbanyak Tercatat Pada November 2021

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 09 Desember 2021, 09:46 WIB
Hingga November 2021 KRL Jabodetabek telah melayani 109.376.293 pengguna, lebih rendah dibandingkan tahun...
MI/Dwi Apriani

Pemprov DKI Belum Dapat Jawaban Menaker Soal UMP

👤Hilda Julaika 🕔Kamis 09 Desember 2021, 09:25 WIB
PEMPROV DKI Jakarta masih menunggu jawaban atas surat yang dikirimkan Gubernur DKI Anies Baswedan kepada Menteri Ketenagakerjaan terkait...
dok.ant

10 Kepala Sekolah SMA Negeri di Kota Depok Diganti

👤Kisar Rajaguguk 🕔Kamis 09 Desember 2021, 09:05 WIB
GUBERNUR Jawa Barat Ridwan Kamil merotasi 10 kepala sekolah SMAN Kota...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya