DKI Ingin Redesain Monas dan Medan Merdeka tapi Tunggu Ibu Kota Dipindah

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta hendak mendesain revitalisasi kawasan Medan Merdeka, termasuk kawasan Monumen Nasional. Sebelumnya, Pemprov DKI sudah selesai melakukan revitalisasi untuk kawasan sisi selatan Monas tahun lalu dengan membangun plasa dan kolam air mancur.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKRTRP) DKI Jakarta Heru Hermawanto menjelaskan, pihaknya ingin melakukan desain besar kawasan Monas dan Medan Merdeka untuk kepentingan tata ruang pembangunan. Namun, untuk kepentingan hal tersebut pihaknya harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat disebabkan kawasan Medan Merdeka masuk ke dalam area Ring 1 yang mana terdapat kantor pemerintahan penting seperti Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, dan juga kantor kementerian.

"Ada usul revisi Keppres No 25/1995 tentang Kawasan Medan Merdeka. Ini yang usul pemerintah pusat tapi kita yang memasukkan melalui gubernur. Karena ketentuannya memang usulan masuk lewat pemda," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Namun demikian, Heru mengatakan, 'grand design' baru Kawasan Medan Merdeka dan Monas harus lebih dahulu memperhitungkan rencana kepindahan Ibu Kota, dari Jakarta ke Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur yang sudah ditetapkan.

"Pak Gubernur sudah menyiapkan. Kita diminta menyusun. Di Setneg itu nanti meknismenya kita usulkan ke Setneg, ada tim di sana. Dari sana bagaimana perencanaan kita. Karena Ibu Kota mau ke mana nanti akan ketahuan," tukasnya.

Jika nantinya sudah ada keterangan soal kepastian pemindahan Ibu Kota, pihaknya akan langsung membuat 'grand disign'. Ia meminta agar payung hukum desain tersebut bisa dalam bentuk peraturan gubernur (pergub) panduan rancang kota (PRK) agar lebih sederhana dalam implementasinya.

"Nanti kalau kita usulkan bisa PRK saja lebih simpel. Jadi bisa kita kerjakan," imbuhnya.

Heru menambahkan untuk saat ini revitalisasi kawasan Monas yang lain yakni sisi barat, utara, dan timur belum dikerjakan karena menunggu keputusan tersebut. (OL-13)

Baca Juga: Laporkan Faskes di DKI yang Tak Taat Soal Tarif Tes PCR