Headline

Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.

Pengamat Ragu Kinerja Anies Optimal di 14 Bulan Terakhir Sisa Masa Jabatan

Putri Ansia Yuliani
20/8/2021 23:45
Pengamat Ragu Kinerja Anies Optimal di 14 Bulan Terakhir Sisa Masa Jabatan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan(Antara/Muhamamd Adimaja)

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja melantik 13 pejabat eselon 2 untuk mengisi posisi kepala dinas, kepala biro, kepala badan dan jajarannya yang sebelumnya diisi oleh pelaksana tugas.

Anies berharap, di sisa masa jabatannya yang tinggal 14 bulan lagi, para ASN eselon 2 ini bisa mengejar target-target janji kampanye yang belum terealisasikan. Namun, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah sangsi peran kepala dinas baru akan optimal menggenjot realisasi janji kampanye Anies di tahun terakhir masa jabatan ini.

Menurut dia, Anies terlambat mengisi posisi-posisi yang selama ini kosong dengan pejabat definitif. Peran pelaksana tugas (plt) sangat terbatas sehingga selama ini kinerja Anies stagnan. Hal ini masih ditambah dengan faktor anggaran yang terbatas karena pandemi dan diprediksi masih akan berlanjut hingga tahun depan.

"Saya rasa tidak akan efektif. Karena masalahnya selama ini sejak covid, banyak program kerja DKI Jakarta yang terbengkalai. Jadi tidak mungkin itu dilaksanakan. Apalagi sebelumnya juga banyak pejabat yang sifatnya PJS, banyak juga jabatan yang kosong, sehingga program kerja itu banyak yang terbengkalai gitu ya, tidak tertangani dengan baik," ungkap Trubus saat dihubungi.

Baca juga : Kadis Perumahan Akui Sulit Capai Target Anies Bangun Rumah DP Rp0

PR program janji kampanye Anies dan berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang belum selesai saat ini tengah menumpuk. Ada yang menumpuk karena memang belum dikerjakan dan ada pula yang menumpuk karena eksekusinya lamban. 

Kemudian ada pula yang dipaksakan padahal tidak sesuai dengan norma hukum seperti halnya pembangunan Kampung Akuarium yang tidak memiliki dasar hukum tata ruang. Ia pun khawatir akan ada proses yang dipaksa di tengah jalan demi menyelesaikan janji kampanye tersebut.

"Ada indikasi itu dipaksakan. Jadi itu tidak akan efektif. Kalau secara logika iya, harapan. Tapi dalam implementasi tidak akan mudah," imbuhnya.

Ia pun memperkirakan, para kepala dinas baru ini hanya akan menjalankan rutinitas yang selama ini sudah dikerjakan oleh plt sebelumnya. (OL-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya