Lima Pemerintahan Kecamatan di Depok tak Dijabat Camat Definitif

LIMA pemerintahan kecamatan di Kota Depok tidak dijabat camat definitif mengakibatkan kurang efektinya layanan kepada masyarakat dan penanggulangan pandemi covid-19.

Lima pemerintahan kecamatan yang kosong dan dijabat pelaksana tugas (Plt) tersebut yakni Kecamatan Beji, Kecamatan Limo, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Tapos.

Mengenai kekosongan ini, Kepala Keasistenan Riksa 6 Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bidang kepegawaian Ahmad Sobirin menegaskan berlarut-larutnya penetapan kepala pemerintahan kecamatan yang definitif sama saja menyengsarakan kehidupan warga.

"Berlarut-larutnya penetapan kepala pemerintahan kecamatan menunjukkan lamban dan tidak efektifnya manajemen pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) untuk melayani warga dan penanggulangan pandemi covid-19," katanya, Sabtu (7/8).

Ia pun mendorong Wali Kota Depok Mohamad Idris mengantisipasi lemahnya pelayanan masyarakat akibat kosongnya lima jabatan kepala pemerintahan kecamatan.

Menurut Sobirin, ketika fenomena tersebut dibiarkan maka dikhawatirkan, terjadinya pelemahan pada pelayanan masyarakat.

"Ini harus diatasi dengan cepat karena ditakutkan kekosongan ini pada akhirnya mengganggu fungsi pelayanan, jadi tidak optimal serta lambannya penanganan covid-19," tukasnya.

Baca juga: Percepatan Vaksinasi, Brimob Sasar 2.000 Warga Kota Depok

Sobirin mengungkapkan kepala pemerintahan kecamatan tidak cuma mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman serta ketertiban umum.

"Tapi adalah juga menurunkan status zona covid-19 di wilayahnya dari wilayah zona merah menjadi zona kuning, zona kuning menjadi hijau," ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri mengakui memang saat ini ada lima jabatan camat yang masih kosong dengan sejumlah alasan seperti telah memasuki masa pensiun.

Tak cuma camat, banyak pula pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) eselon II, III, IV kosong dan di jabat Plt. Termasuk sembilan SMP.

"Iya memang ada lima. Targetnya dalam waktu dekat ini akan diadakan pelantikan serentak guna mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat dan kependidikan di Kota Depok," tukas Supian.(OL-5)