Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
KORPS Brimob Polri mendirikan Gerai Vaksinasi Presisi di wilayah hukum Kota Depok dengan melayani 2.000 pelajar dan masyarakat umum.
Kepala Bidang Kesehatan dan Jasmani (Kabidkesjas) Korps Brimob Polri Kombes Danu Waspodo mengatakan kegiatan ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Depok dan Dinas Pendidikan Kota Depok. Danu berharap kekebalan kelompok atau herd immunity masyarakat Depok dapat segera tercapai dengan adanya vaksinasi ini.
"Kita bekerja sama dengan Dinkes dan Pemerintah Kota Depok. Animonya lumayan besar, sekitar 2.000 sasaran," ujar Danu melalui keterangannya, Sabtu (7/8).
Selain mengadakan vaksinasi terhadap para pelajar, Korps Brimob Polri juga menyalurkan bantuan sosial kepada 300 orang warga.
"Kita melaksanakan bantuan sosial dari Dankorbrimob Polri Irjen Anang Revandoko sejumlah 300 paket untuk warga di sekitar TPA Cipayung, Depok," ucap Danu.
Baca juga: Kelurahan Kartini Jemput Bola Ajak Warga Ikut Vaksinasi
Di kesempatan sama, Camat Cipayung Hasan Nurdin berharap kegiatan berjalan lancar sehingga kesehatan masyarakat, khususnya di Kota Depok dapat tercapai.
"Kami memberikan apresiasi kepada penyelenggara dari Dinkes bekerja sama dengan Dankor Brimob Polri, Rumah Sakit Bhayangkara Brimob atas terlaksananya vaksinasi massal," kata Hasan.
"Harapan kami mudah-mudahan setelah divaksin ini semuanya sehat sehingga sasaran untuk kesehatan di masyarakat ini tercapai," ungkapnya.(OL-5)
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kris Dayanti pun mengimbau kepada Kemenkes untuk menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 dengan jelas kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved