Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan peran buruh sangat diperlukan untuk sama-sama menanggulangi pandemi covid-19 di Indonesia. Hal itu Listyo ungkapkan saat meninjau vaksinasi massal para pekerja atau buruh pada Kamis (29/7).
Vaksinasi massal ini diselenggarakan oleh PT. Ching Luh bekerja sama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Polri mulai tanggal 28 Juli hingga 4 Agustus 2021.
Kapolri menyampaikan para pekerja atau buruh yang tergabung dalam perusahaan sektor esensial dan kritikal diberi kesempatan tetap melakukan produksi, dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes).
Untuk memaksimalkan kegiatan produksi tersebut, Kapolri menuturkan perlunya program vaksinasi untuk memperkuat proteksi para pekerja dan buruh agar tak terpapar virus korona.
"Kita tahu saat ini rekan-rekan buruh khususnya yang tergabung dalam perusahaan ekspor diberi kesempatan melakukan produksinya dengan mengikuti prokes," ujar Listyo.
"Salah satu upaya lain kegiatan agar maksimal dengan melaksanakan program vaksinasi dan diharapkan rekan-rekan memiliki tingkat kekebalan yang lebih tinggi terhadap serangan covid-19," tambahnya.
Untuk mencegah dan menekan laju pertumbuhan covid-19, Listyo menekankan seluruh elemen termasuk buruh juga harus melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat disiplin.
Baca juga: Kapolri Apresiasi Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Pasar Modern BSD City
Misalnya seperti 5M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi).
Dengan adanya program vaksinasi para buruh ini, mantan Kabareskrim Polri ini berharap para pekerja atau buruh dapat bekerja secara maksimal, sehingga pertumbuhan ekonomi semakin membaik.
"Program ini kita sesuaikan tidak hanya di sini tapi di daerah juga untuk sama-sama melaksanakan akselerasi vaksinasi rekan buruh dan kita harapkan rekan buruh bisa bekerja optimal dan pertumbuhan ekonomi semakin baik," ucap eks Kapolda Banten itu.
Meskipun sudah divaksin, Listyo juga meminta para pekerja atau buruh mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
Sementara itu Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengucapkan terima kasih kepada Polri atas kerja sama program vaksinasi. Ia pun menyampaikan program vaksinasi ini akan dilakukan di daerah-daerah lainnya.
"Terima kasih pak Kapolri. Program ini akan dilakukan di beberapa daerah. Vaksin presisi ini sangat membentuk herd immunity. Salut untuk Polri," katanya.
Adapun total target vaksinasi sebanyak 14.600 orang dengan target vaksinasi harian sebanyak 1.250 orang yang berasal dari masyarakat umum, karyawan PT Victory Ching Luh Pasar Kemis, dan anggota KSPSI.
Total vaksin yang dipersiapkan dalam kegiatan ini sebanyak 19.500 dosis jenis Sinovac yang berasal dari Biddokes Polda Metro Jaya 5.000 dosis, Mabes Polri 5.000 dosis, Pemda Kabupaten Tanggerang 9.500 dosis.
Jumlah vaksinator yang dilibatkan dalam kegiatan ini sejumlah 57 orang yang terdiri dari Polri sebanyak 25 vaksinator dan relawan sebanyak 32 vaksinator. Dalam kegiatan ini juga disalurkan bantuan sosial sebanyak 2.500 paket kepada pekerja atau buruh serta masyarakat umum.(OL-5)
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Salah satu poin fundamental dalam rekomendasi tersebut adalah penegasan kedudukan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah otoritas Presiden.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved