Penyekatan Tidak Efektif, PDIP Minta Aparat Sidak ke Perkantoran

IMPLEMENTASI Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat belum efektif. Kepala daerah sebagai penanggung jawab berikut ujung tombak pelaksanaannya harus serius menegakan kebijakan ini.

"PPKM darurat belum berjalan efektif sesuai tujuannya. Terbukti pada hari ini, Senin (5/7), dari jam 8 pagi mobil menumpuk di jalan tol kota Jakarta padahal pemerintah sudah mencanangkan WFH (work from home/bekerja di rumah) 80-100 %," papar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam keterangannya, Senin (5/7).

Menurut Politisi PDIP ini, pemerintah daerah selaku ujung tombak harus serius dengan menggerakkan semua perangkatnya menjalankan kebijakan ini. Pengawasan dan penegakan aturan ini harga mati supaya PPKM darurat bisa menekan jumlah kasus covid-19.

"Untuk itu pemerintah sesuai perintahnya harus melakukan sweeping ke setiap perkantoran sesuai aturan dan memberikan sanksi. Penyekatan-penyekatan juga perlu diperketat dititik-titik tertentu," katanya.

Baca juga: Anies: Banyak Perusahaan belum Taat PPKM Darurat

Pemerintah setingkat kelurahan patut berjalan beriringan dengan gubernur, walikota/bupati menegakan PPKM darurat. "Mereka harus turun ke lapangan melakukan pengecekan kepatuhan masyarakatnya, melarang kerumunan dan wajib protokol kesehatan dijalankan," paparnya.

Kekosongan oksigen dan obat-obatan untuk covid hrs cepat diatasi oleh pemerintah dan diambil tindakan hukum. Karena disinyalir kosongnya keduanya akibat penimbunan.

"Harga obat-obatan untuk covid-19 yang bisa naik sampai 300-500% adalah perbuatan yang tidak berprikemanusiaan dan kejahatan kemanusiaan tidak boleh dibiarkan dan harus diberi efek jera," tegasnya.

Rumah sakit sebagai markas kesehatan harus mendapat jaminan ketersediaan oksigen. "Bila perlu harus ada koordinasi komunikasi intensif kesetiap RS dengan membntuk satuan tugas khusus untuk memastikan ketersediaan oksigen dan obat. Keselamatan rakyat harus dijamin dan mnjadi hukum tertinggi," pungkasnya. (OL-4)