Target Predikat Utama, Bekasi Ikuti Evaluasi Kota Layak Anak 2021

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi mengikuti kegiatan verifikasi lapangan hybrid evaluasi kota layak anak Kota Bekasi tahun 2021.

Kegiatan itu diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia secara daring di Media Centre Gate 22 Stadion Patriot Chandrabaga Kota Bekasi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati, Kepala DPPPA Kota Bekasi Makbullah, Kepala Bappelitbangda sekaligus Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Bekasi Dinar Faisal Badar, Kepala Perangkat Daerah se-Kota Bekasi, Ketua Tim PKK, Ketua Komisi Perlindungan Anak Kota Bekasi, Ketua Forum Anak Kota Bekasi beserta seluruh Jajaran Forum Komunikasi Pimipinan Daerah (Forkopimda) se-Kota Bekasi.

Sekretaris Daerah Kota Bekasi Reny Hendrawati mengatakan kota layak anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program serta kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

"Hakikat perwujudan kota layak anak secara implisit dalam visi misi pembangunan Kota Bekasi adalah memberikan arahan strategi untuk mengintegrasikan kota layak anak menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Implementasi 5 klaster pemenuhan hak anak, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemenuhan hak anak," kata Reny Hendrawati, Kamis (17/6).

Ketua Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Bekasi Dinar Faisal Badar mengatakan gambaran umum Kota Bekasi saat ini tampak dalam komitmen kebijakan kota layak anak, serta pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Adapun Jumlah anak pada 2019 sebanyak 757.307 jiwa. Sedangkan pada 2020 hanya sebanyak 716.721 jiwa. Hal itu menunjukkan indeks pembangunan manusia Kota Bekasi pada 2020 sebesar 81,50 sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 81,59.

"Komitmen melalui kebijakan atau regulasi pelaksanaan perwujudan kota layak anak di Kota Bekasi yaitu adanya komitmen, adanya kebijakan, adanya kelembagaan yang mendukung. Kemudian adanya sumber daya yang mendukung serta adanya metode atau alat ukur yang mendukung," jelas Dinar.

Baca juga: Jokowi Terbitkan Perpres Kebijakan Kota Layak Anak

Ia mengungkapkan, terdapat sejumlah strategi pengintregasian kota layak anak melalui beberapa tahapan di antaranya tahap perencanaan berdasarkan kebijakan koregulasi kota layak anak yang mengacu pada RPJMD dan Renstra masing-masing OPD terhadap upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Kemudian tahap penganggaran berdasarkan rencana aksi daerah pemenuhan hak anak Kota Bekasi yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi periode 2018-2023, Nomor 68 Tahun 2020 yang diuraikan dalam RKA dan DPA masing-masing OPD.

Selanjutnya tahap implementasi 5 klaster kota layak anak melalui 24 indikator pemenuhan hak anak yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD yang masuk ke dalam tim gugus tugas KLA.

Sejauh ini, lanjutnya, tingkatan kategori KLA yang diberikan oleh Kementerian PPPA RI adalah mulai dari tingkat Pratama, Madya, Nindya, Utama. Adapun capaian tingkatan yang diperoleh Kota Bekasi pada penilaian tahun 2019 sudah mencapai tingkat Nindya.

Saat ini, Pemkot Bekasi berharap melalui sinergitas tim gugus tugas kota layak anak Kota Bekasi bekerjasama dengan tiga pilar, masyarakat, dunia usaha, serta dukungan dari media dapat meraih peningkatan kategori dengan predikat utama pada 2021.(OL-5)