Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
PEMPROV DKI Jakarta tengah mengkaji penerapan kembali kebijakan pembatasan kendaraan ganjil-genap (gage) di Jakarta. Hal ini menjadi wacana lantaran mobilitas kendaraan di ibu kota sudah ramai dan padat padahal masih dalam situasi pandemi covid-19.
Namun, Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz menyarankan DKI melakukan uji coba terlebih dahulu. Hal ini guna melihat dampak terbaru kebijakan gage tersebut. Utamanya imbasnya terhadap transportasi umum.
“Harus melihat situasi dan kondisi teranyar. Serta diadakan uji coba terlebih dahulu. Jika angkutan umum menjadi padat bisa saja ditinjau ulang,” kata Aziz kepada Media Indonesia, Sabtu (5/6).
Politikus PKS ini juga menyarankan pembukaan kebijakan gage dilakukan secara bertahap. Artinya dengan menjalankan gage pada ruas titik yang ramai di Jakarta terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak kaget dan menyesuaikan dengan tingkat kepadatan lalu lintas.
Baca juga: Dishub DKI: Ganjil Genap akan Diterapkan Bertahap
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan kebijakan gage ini masih menunggu hasil kajian. Sehingga saat ini belum diterapkan di Ibu Kota.
Menurut Ariza, sapaan karibnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dan jajaran, instansi lain, Polda Metro Jaya akan memberikan perhatian khusus dan perhatian lebih terhadap adanya peningkatan aktivitas kendaraan. Serta akan melakukan diskusi mendalam berkaitan dengan kebijakan gage ini.
“Jadi kita tunggu saja kebijakan yang akan diambil oleh Pak Gubernur Anies Baswedan,” tutupnya.(OL-5)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Kendati demikian, Sarjoko tak menyebut secara detail 40 sekolah mana saja yang akan dilakukan uji coba sekolah swasta gratis tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved