DKI Ikuti Pusat Soal Vaksin AstraZeneca

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengikuti kebijakan pemerintah pusat soal vaksinasi covid-19 AstraZeneca. Sebelumnya, pemerintah pusat memutuskan menghentikan vaksinasi covid-19 AstraZeneca batch CTMAV547. Terdapat 448.480 dosis dan merupakan bagian dari 3,852 juta dosis vaksin yang diterima Indonesia pada 26 April 2021 lalu melalui skema Covax Facility/World Health Organization (WHO).

Meskipun distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca kloter tersebut dihentikan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga tidak khawatir.

Baca juga: Belasan Provinsi Dilaporkan Alami Kenaikan Kasus Covid-19

"Insya Allah. Memang vaksin kan ada beberapa, tidak hanya AstraZeneca. Jadi semuanya kita upayakan, sampai hari ini kita terus mengikuti regulasi yang ada, terkait vaksin itu memang kewenangan pemerintah pusat. Kami pemerintah daerah mengikuti arah dan kebijakan, keputasan dari pemerintah pusat," kata pria yang akrab disapa Ariza itu di Balai Kota, Senin (17/5).

Kebijakan pemerintah pusat tentunya sudah dipertimbangkan dengan matang demi keamanan masyarakat. Untuk vaksin yang saat ini masih boleh dipergunakan baik AstraZeneca dari kloter lain, Sinovac, maupun merek lainnya dipastikan aman.

"Ya semua kembali kepada keputusan pemerintah pusat, tugas kami hanya menyiapkan faskes, pelaksana dari pada penyuntikan, penyiapan sarana, dan prasarana pendukung lainnya. Semua terkait vaksin kami terima dari pemerintah pusat dan akan kami laksanakan sesuai dengan arah kebijakan dan keputusan pemerintah pusat," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah pusat menghentikan distribusi dan penggunaan vaksin AstraZeneca batch CTMAV547 sebanyak 448.480 dosis. Hal ini dilakukan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat melakukan uji laboratorium terhadap vaksin kloter tersebut.

Kebijakan ini menyusul kematian seorang pemuda di Jakarta Timur sehari setelah mendapat vaksin AstraZeneca. Meskipun kematian dia tidak disebabkan oleh vaksin, pemerintah mengambil langkah cepat demi keamanan masyarakat. (OL-6)