Kamis 08 April 2021, 20:48 WIB

Tepis Hoaks, Mensesneg: Pemerintah Tunjuk BUMN untuk Kelola TMII

Andhika prasetyo | Megapolitan
Tepis Hoaks, Mensesneg: Pemerintah Tunjuk BUMN untuk Kelola TMII

MI/ANDRI WIDIYANTO
Baliho bertuliskan Taman Mini Indonesia Indah dalam penguasaan dan pengelolaan Kemensetneg di depan pintu gerbang TMII.

 

ISTANA Kepresidenan membantah isu yang menyebut Presiden Joko Widodo akan mendirikan yayasan untuk mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII), sebagaimana yang dilakukan Presiden kedua RI Soeharto.

"Ada desas-desus Pak Jokowi akan membentuk yayasan. Itu tidak benar sama sekali. Jangan dikira Pak Jokowi kemudian membentuk yayasan keluarga untuk mengelola TMII," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantornya, Jakarta, Kamis (8/4).

Ia mengungkapkan Kementerian Sekretarit Negara akan menunjuk BUMN pariwisata untuk mengelola TMII secara profesional.

"Kita akan meminta tolong salah satu BUMN pariwisata untuk mengelola. Ini memang harus dikelola oleh profesional, lembaga profesional," tuturnya.

Dengan begitu, diharapkan TMII bisa berkembang dengan pesat dan memberikan kontribusi besar kepada keuangan negara.

Baca juga: DPR RI Menilai Pengambilalihan Pengelolaan TMII Langkah Strategis

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama menegaskan Yayasan Harapan Kita, badan hukum milik Keluarga Cendana, disebut tidak pernah menyetor pendapatan ke negara selama mengelola kawasan TMII.

"Benar. Mereka tidak pernah menyetorkan pendapatan kepada kas negara," ujar Setya kepada wartawan, Kamis (8/4).

Persoalan itu kemudian mendorong pemerintah untuk mengambil alih kawasan wisata bertema budaya dari tangan Yayasan Harapan Kita. Pemerintah berencana melakukan optimalisasi aset. Sehingga, TMII bisa memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan masyarakat.

"Yang penting, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat segala kalangan, sebagaimana disampaikan Mensesneg kemarin," imbuh Setya. Adapun setoran kepada negara yang dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.(OL-4)

Baca Juga

Dok. Korlantas  Polri

Pelabuhan Merak Tidak Jual Tiket, Kakorlantas : Jangan Nekat Mudik

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Jumat 23 April 2021, 01:58 WIB
"Tadi presentasi teknikal for cam di polres serang, cilegon, semuanya kesiapsiagaannya sudah bagus, sudah terkoordinasi baik personel,...
Antara

Satgas Revisi Aturan Mudik, Dishub DKI: SIKM Tetap Berlaku 6-17 Me

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Kamis 22 April 2021, 21:50 WIB
Melalui adendum tersebut, hasil tes yang berlaku adalah yang diambil maksimal 1x24 jam sebelum tanggal...
Antara/Fakhri Hermansyah.

Rizieq Interupsi saat Jaksa Pertanyakan Logo FPI ke Saksi

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 22 April 2021, 20:46 WIB
Awalnya kejadian tersebut berawal dari jaksa yang mempertanyakan soal legalitas penggunaan logo FPI kepada saksi Abda Ali selaku pegawai...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Perburuan Gelar belum Usai

 Ancaman diskualifikasi dihindari karena tim yang tersisa urung ikut Liga Super Eropa

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya