Tepis Hoaks, Mensesneg: Pemerintah Tunjuk BUMN untuk Kelola TMII

ISTANA Kepresidenan membantah isu yang menyebut Presiden Joko Widodo akan mendirikan yayasan untuk mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII), sebagaimana yang dilakukan Presiden kedua RI Soeharto.

"Ada desas-desus Pak Jokowi akan membentuk yayasan. Itu tidak benar sama sekali. Jangan dikira Pak Jokowi kemudian membentuk yayasan keluarga untuk mengelola TMII," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantornya, Jakarta, Kamis (8/4).

Ia mengungkapkan Kementerian Sekretarit Negara akan menunjuk BUMN pariwisata untuk mengelola TMII secara profesional.

"Kita akan meminta tolong salah satu BUMN pariwisata untuk mengelola. Ini memang harus dikelola oleh profesional, lembaga profesional," tuturnya.

Dengan begitu, diharapkan TMII bisa berkembang dengan pesat dan memberikan kontribusi besar kepada keuangan negara.

Baca juga: DPR RI Menilai Pengambilalihan Pengelolaan TMII Langkah Strategis

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama menegaskan Yayasan Harapan Kita, badan hukum milik Keluarga Cendana, disebut tidak pernah menyetor pendapatan ke negara selama mengelola kawasan TMII.

"Benar. Mereka tidak pernah menyetorkan pendapatan kepada kas negara," ujar Setya kepada wartawan, Kamis (8/4).

Persoalan itu kemudian mendorong pemerintah untuk mengambil alih kawasan wisata bertema budaya dari tangan Yayasan Harapan Kita. Pemerintah berencana melakukan optimalisasi aset. Sehingga, TMII bisa memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan masyarakat.

"Yang penting, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat segala kalangan, sebagaimana disampaikan Mensesneg kemarin," imbuh Setya. Adapun setoran kepada negara yang dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.(OL-4)