Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
POLDA Metro Jaya (PMJ) berencana untuk memeriksa Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati guna mengusut adanya dugaan pemalsuan dokumen dari praktik mafia tanah.
Direktur Reserse Kriminal Umum PMJ Kombes Tubagus Ade Hidayat mengatakan pihaknya akan dijadwalkan untuk dimintai keterangan oleh polisi.
"Kemarin kalau nggak salah dari pihak Pertamina sudah kita (jadwal) klarifikasikan. Memang sudah dijadwalkan," tutur Tubagus di PMJ, Jakarta, Jumat (12/3).
Sejatinya, pemeriksaan terhadap direktur Pertamina itu sudah dijadwalkan sebelumnya. Namun, yang bersangkutan mengaku terkena covid-19 sehingga dijadwalkan pemeriksaan ulang.
"Memang sudah dijadwalkan terus covid-19, habis covid-19 dia sembuh terus diatur lagi," ucap Tubagus.
Sebelumnya, laporan dugaan praktik mafia tanah yang diduga membuat Rp244 miliar milik Pertamina raib telah dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Oktober 2020.
Saat itu pihak Pertamina melaporkan empat orang yang diduga melakukan pemalsuan dokumen.
Adapun kasus ini berawal dari lahan 16.000m2 yang dikelola Pertamina sejak 1973 di antara Jalan Jati Rawamangun dan Jalan Jati Barang Raya, Kawasan Jalan Pemuda, RT12/04, Kelurahan Jatirawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.
Baca juga: Perluasan Daratan Ancol Wajib Dilengkapi Desan Detail tata Ruang
Di atas lahan itu kini berdiri Maritime Training Center Pertamina (MTCP), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) Pertamina, dan Perumahan Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Pada 2014, Pertamina digugat oleh ahli waris berinisial AS, yang diketahui merupakan orang dekat Teuku Markam. Dalam gugatan tersebut Pertamina kembali kalah.
Hasil penelusuran tim pengacara PT Pertamina mensinyalir ada pemalsuan dokumen yang dilakukan pihak tergugat dari proses perdata tersebut.
Usai melaporkan dugaan tersebut, polisi saat ini masih terus menyelidiki dugaan dari pemalsuan dokumen tersebut.
"Yang masuk ke areal kita yang khusus aja maksudnya kita coba yang dilaporkan diduga palsu itu yang mana? Kalau memang itu benar diduga palsu baru kita cari siapa yang bikin," tutur Tubagus. (OL-4)
MANTAN Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla geram lahannya seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dicaplok orang.
KASUS sengketa lahan di Makassar yang menyeret nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menguatkan persoalan serius mengenai praktik mafia tanah dan tumpang tindih administrasi pertanahan di Indonesia.
KUASA hukum NV Hadji Kalla, H. Hasman Usman, secara terang-terangan membantah pernyataan Bos Lippo James Riady yang disebutnya sebagai upaya cuci tangan dalam sengketa lahan 16 hektare.
KETUA Umum Barisan Pemuda Rakyat (Badar) Sumatra Selatan Hari Azwar meminta agar Komisi III DPR RI tidak terkecoh dan jernih dalam menilai mafia tanah yang seolah menjadi korban.
Aparat penegak hukum lainnya agar menindak tegas para mafia tanah tanpa harus menunggu desakan publik.
Badan Bank Tanah dan KPK teken MoU perkuat pengelolaan tanah negara transparan, berintegritas, dan lawan mafia tanah demi kesejahteraan rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved