Jakarta Nihil Zona Merah, Epidemiolog Pertanyakan Penilaian Zonasi

SAAT ini DKI Jakarta sudah tak masuk ke dalam wilayah zona merah penyebaran covid-19. Pasalnya wilayah kota administrasi maupun kabupaten di DKI Jakarta tidak lagi berstatus zona merah atau tinggi risiko penyebaran covid-19. Hal ini sebelumnya diumumkan oleh Juru Bicara Pemerintah Pusat Wiku Adisasmito.

Menanggapi ini, Ahli Epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman meminta status ini perlu di-review kembali. Ia mempertanyakan apakah indikator test positivity rate ada dalam penilaian zona merah. Pasalnya, test positivity rate DKI masih sangat tinggi yakni sebesar 12,7%. Hal ini memperlihatkan situasi pandemi belum terkendali.

"Dalam situasi ini, karena penularan atau transmisi komunitas pada level komunitas sudah terjadi dan di seliruh pulau Jawa. Maka bicara soal zonasi ini harus sangat hati-hati karena tidak bisa bertahan lama, kalaupun betul seperti itu (gak ada zona merah)," kata Dicky kepada Media Indonesia, Kamis (4/3).

"Karena kita belum dalam kategori terkendali. Tes positivity rate kita tinggi itu artinya sangat jelas kita belum mengendalikan situasi dengan baik," tegasnya.

Baca juga: Ada Mutasi Baru Covid-19, Pengawasan Prokes Harus Lebih Ketat

Lebih lanjut dijelaskan, zonasi ini menurutnya harus betul-betul dicermati. Seperti, apakah zonasi ini menempatkan indikator tes positivity rate dalam indikator zonasi ini. Karena menurutnya jika tidak dimasuki maka menyebut Jakarta tidak jadi wilayah sebaran covid-19 menjadi tidak valid.

Menurutnya, setiap pelonggaran atau pengetatan itu salah satu indikator yang harus dilihat adalah Tes positivity rate. Hal ini pun berlaku untuk semua daerah tak hanya Jakarta saja.

"Kalau bicara zonasi kita harus lihat pada setiap indikator yang penting dan valid. Seperti test positivity rate kemudian juga angka kematian. Kalau dua ini menunjukan sinyal merah maka zonasi tersebut harus direview," sarannya.

"Sekali lagi harus dilihat, sejauh yang saya tahu zonasi yang diberlakukan sejak awal di Indonesia ini tidak menempatkan tes positivity rate sebagai salah satu indikator. Yang mana itu, agak ironis menurut saya. Karena ibarat mau mengukur seseorang demam atau tidak tapi gak pake termometernya. Nah ini, yang harus direview," pintanya. (OL-4)