UPAYA meminimalisir banjir di ibu kota maka sungai-sungai di Jakarta harus sesegera mungkin dikembalikan kondisinya atau dinormalisasi secara serentak. Tak bisa ditawar lagi. Dibutuhkan keberanian untuk merelokasi warga yang tinggal di bantaran kali. Demikian kata Ahli Sumber Daya Air dari Universitas Indonesia, Toha Saleh,
“Yang harus dilakukan sekarang adalah mengeksekusi perelokasian warga di bantaran sungai. DKI punya banyak orang pintar yang ahli dalam pengendalian dan pengelolaan banjir. Tapi yang penting eksekusinya,” ujar Toha, di Jakarta, Kamis (25/2).
Dosen Fakultas Teknik UI ini menambahkan, beberapa waktu lalu dia sempat bertukar pikiran dengan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, soal banjir Jakarta.
“Dari obrolan itu, bisa disimpulkan perlu keberanian dari pemprov untuk tak memberikan kompensasi kepada warga yang tinggal di bantaran sungai tak ber-KTP DKI Jakarta. Sementara buat mereka yang memiliki KTP DKI Jakarta, harus diberikan kompensasi,” ujarnya.
“Bentuk kompensasi itu bisa bermacam-macam, misalnya memberikan hunian yang layak berupa rusunami atau rusunawa di sekitaran Jakarta, seperti yang pernah dilakukan oleh Ahok. Yang tak kalah penting, mereka juga harus diberikan lapangan pekerjaan. Karena yang selama ini terjadi, mereka mengeluh karena di tempat baru tak memiliki pekerjaan,” jelasnya.
Dia juga menjabarkan, selain melebarkan kali sekaligus merelokasi warganya, Pemprov DKI juga harus melanjutkan proyek sodetan yang sekarang ini terbengkalai. “Kalau mau, pelebaran sungai dikerjakan bersamaan dengan meneruskan sodetan yang terbengkalai. Kalau sodetan dibiarkan, akan terus menjadi masalah.”
Sementara itu nasib pembangunan sodetan Kali Ciliwung di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara yang menuju ke Kanal Banjir Timur (KBT) masih belum pasti.
Meski Pemprov DKI dan Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) pada tahun 2019 sudah mencabut kasasi mereka terhadap warga, proyek belum dapat berjalan, karena sejumlah warga belum setuju dengan nominal ganti rugi atas rumah mereka yang teedampak proyek.
“Kalau mau, pelebaran sungai dikerjakan bersamaan dengan meneruskan sodetan yang terbengkalai. Kalau sodetan dibiarkan, akan terus menjadi masalah.”
Dana 10 Triliun
Ketika ditanya berapa besar anggaran yang harus disiapkan Pengprov DKI untuk keperluan pelebaran sungai sekaligus merelokasi warga bantaran kali yang terdampak? Toha memperkirakan sekitar Rp10 triliun. “Kira-kira 10 triliun lah. Itu juga masih belum cukup. Yang penting, pelebaran dilakukan serentak. Memang, tak segampang membujuk warga bantaran kali yang terdampak untuk pindah, karena mereka sudah pintar. Mereka tau harga pasaran tanah, dll,” sergahnya seraya tertawa ringan.
Dia juga mengusulkan, untuk mencegah banjir yang sering terjadi di sekitar lingkungan perumahan atau komplek, pengembang atau developer wajib menata kawasannya. “Jangan hanya perumahan dan komplek saja yang dibuat konsep agar tak kebanjiran. Pengembang juga wajib menata kawasannya, sehingga tak merugikan warga yang tinggal di sekitar perumahan atau komplek tersebut.” (OL-13)
