BPS: Program Pemprov DKI Efektif Tahan Pertambahan Penduduk Miskin

BADAN Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebut program yang dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menahan laju pertambahan penduduk miskin di masa pandemi covid-19 cukup efektif.

Kepala BPS DKI Jakarta Buyung Airlangga dalam konferensi pers daring hari ini mengatakan, secara sosial ekonomi, dampak Covid-19 dapat dirasakan dari penurunan pendapatan masyarakat yang tercermin dari berkurangnya agregat permintaan (demand) konsumsi rumah tangga dalam dua triwulan terakhir.

Hal ini memberi tekanan pada kemampuan daya beli masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan risiko menjadi penduduk miskin.

"Pada sisi lain, kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta menggelontorkan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk natura, pemberian insentif untuk UMKM, dan pembebasan biaya sewa rusunawa terbukti efektif meredam penurunan daya beli masyarakat, sehingga mampu mengurangi risiko masyarakat menjadi penduduk miskin," ujarnya, Senin (15/2).

Selama kurun 6 bulan terakhir sejak Maret 2020, jumlah orang miskin di Jakarta bertambah 15.980 orang. Bahkan penduduk sangat miskin bertambah 76.500 orang dari 108,2 ribu di Maret menjadi 184,7 ribu pada September 2020.

Baca juga: Jumlah Warga Miskin di Ibu Kota Meningkat

Persentase penduduk miskin pada September 2020 hanya naik sebesar 0,16% dibandingkan Maret 2020 (kondisi awal pandemi). Kenaikan persentase penduduk miskin terjadi di 34 provinsi di Indonesia.

"Pada September 2020 ini, penambahan persentase penduduk miskin di Ibu Kota adalah yang paling rendah," papar Buyung.

Kenaikan persentase penduduk miskin Maret – September 2020 masih lebih rendah dibandingkan September 2019. Dampak pandemi covid-19 melonjakkan penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 1,27% dibanding setahun sebelumnya. Dengan kata lain, peningkatan angka kemiskinan pada kurun Maret hingga September 2020 melambat.

Perlambatan ini ditengarai sebagai dampak dari adanya penurunan daya beli di masyarakat khususnya pada masyarakat sangat miskin sekalipun harga bahan pangan sudah cukup rendah. Jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2020, memang terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita pada masyarakat Desil 1 sebesar Rp20.601 dari Rp684.078 menjadi Rp704.679.

Namun, jika dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya pada September 2019 terjadi pengurangan sebesar Rp 6.177 dari RpRp710.856.

Lesunya kondisi perekonomian ini juga dapat dilihat dari besaran kumulatif inflasi selama periode April-September 2020. Secara umum, inflasi pada periode tersebut hanya 0,186 dan pada kelompok bahan makanan terjadi deflasi sebesar 0,495%.

"Artinya dengan harga barang yang sudah cukup terjaga, masyarakat miskin masih kesulitan untuk membeli bahan makanan karena pengurangan pendapatan rumah tangga," kata Buyung. (OL-4)