Ketua Satgas Covid IDI Soroti KRL Jabodetabek Penuh Sesak

KETUA Satgas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Zubairi Djoerban baru-baru ini menyoroti penuh dan sesaknya penumpang KRL Commuter Line yang melayani penumpang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Hal ini ia sampaikan melalui akun twitter miliknya @ProfesorZubairi, sekaligus melampirkan bukti foto tersebut. Padahal saat ini tengah diberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jabodetabek.

"Foto ini lagi-lagi dikirim oleh sahabat saya pada Selasa (9/2) sore ketika menuju Depok," tulisnya di akun @ProfesorZubairi.

"Dus, dua kolega saya yang lain juga bersaksi hal yang sama. Keduanya mengatakan kalau Commuter Line Jabodetabek pada pagi dan sore hari penuh sesak. Saya amat prihatin," imbuhnya.

Pihaknya pun memahami masih banyaknya warga yang harus bekerja di tengah pandemi dan PPKM. Namun, pihaknya meminta adanya pengawasan yang ketat dari pihak terkait berupa koordinasi antar-instansi agar pemberlakuan PPKM ini berjalan dengan serius di lapangan.

"Saya mohon banget. Saya tidak hendak melarang masyarakat untuk bekerja, apalagi melakukan hal-hal baik selama pandemi. Bukan itu. Tapi saya mendorong adanya pengawasan, koordinasi antar-instansi dan penerapan PPKM yang serius agar masyarakat tetap sehat," ungkapnya.

Baca juga: Penumpang KRL Turun Sampai 70% Selama PPKM

Ia pun mempertanyakan jika situasi di dalam kereta seperti ini terus akan menghawatirkan terhadap penularan covid-19. Padahal, Presiden Joko Widodo, sambungnya, sudah bolak-balik bilang PPKM tidak efektif karena masalah implementasi.

"Nah, foto di bawah ini (penumpang KRL penuh) sepertinya representasi dari implementasi tersebut," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta kembali diperpanjang terhitung mulai Senin (8/2) ini hingga dua pekan ke depan atau 22 Februari 2021.

"Di Jakarta juga sejak hari ini sudah diperpanjang untuk dua pekan ke depan," kata Anies dalam diskusi virtual, Senin (8/2).

Anies mengatakan, pembatasan kegiatan masih sama seperti PSBB sebelumnya yang diterapkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021. Dia mengatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro sudah diterapkan DKI Jakarta jauh hari sebelumnya.(OL-5)