PUSAT perbelanjaan atau mal di Ibu kota diklaim selama ini tidak menyumbang kasus klaster covid-19. Hal itu disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat.
Pihaknya merasa keberatan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ellen mengatakan, 82 mal yang tergabung dengan pihaknya sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah.
"Sampai saat ini perlu kami tegaskan bahwa pusat belanja di DKI Jakarta bukan merupakan klaster covid-19. Kami telah disiplin dalam protokol kesehatan. Kami tidak menginginkan masyarakat yang datang ke pusat perbelanjaan nantinya bakal tidak sehat atau kurang aman," kata Ellen dalam konferensi pers secara virtual, Senin (18/1).
Adanya pembatasan jam operasional hingga kapasitas pengunjung hanya 25% selama PPKM, dianggap memberatkan pihak mal, termasuk tenant dan restoran atau kafe.
Baca juga : Gerindra: Pemprov DKI Tidak Sigap Antisipasi Longgarnya Prokes
Ellen meminta pemerintah untuk melakukan kajian terkait tempat mana saja yang seharusnya diberlakukan pembatasan aktivitas dalam rangka penekanan penularan covid-19.
"Kami ingin agar pemerintah juga melakukan suatu kajian yang tepat sebenarnya yang namanya klaster covid-19 di mana sih? Sehingga pada saat pengawasan, itu benar-benar tepat sasaran," ujar Ellen.
Dia mengatakan, kebijakan PPKM terasa berat sebelah bagi asosiasi mal. Ellen membandingkan sejumlah restoran yang berada di luar mal yang diperbolehkan buka hingga pukul 00.00 WIB. Namun, lanjutnya, mal sendiri dibatasi sampai pukul 19.00 WIB.
"Fenomena ini menurut kami sangat membahayakan karena kami khawatir bahwa di luar sana, resto-resto itu mungkin boleh dikatakan jauh dari penerapan protokol kesehatan dibandingkan yang sudah kami lakukan," tuding Ellen. (OL-7)
