Disebut Minta Dana Banpol Naik, Begini Kata PSI

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia William Aditya Sarana buka suara terkait rekaman suaranya yang viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, William meminta dana bantuan partai politik (banpol) dinaikkan.

Saat ini dana banpol sebesar Rp5.000 per suara yang diberikan setiap tahun melalui APBD. William membenarkan bahwa rekaman tersebut merupakan suaranya dalam rapat DPRD DKI.

Namun, ia menegaskan, rekaman tersebut tidak utuh alias sudah dipotong. "Saya menyayangkan rekaman tersebut hanya potongan diskusi rapat, bukan merupakan diskusi yang utuh," kata William dalam keterangan resminya, Sabtu (26/12).

William menerangkan konteks kalimat yang disampaikan mengenai kenaikan dana banpol telah berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Menurutnya, kedua institusi itu menilai pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan guna memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik yang merupakan kader parpol.

“Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi. Dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya,” terang William.

Namun, mengingat saat ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi, William menyebut pembahasan kenaikan bantuan partai politik menjadi tidak relevan.

William menegaskan kembali bahwa pada prinsipnya sikap akhir PSI mengenai APBD yaitu yang dibacakan secara formal dan tertulis di pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta pada 27 November 2020.

"Karena melihat konteks yang tidak relevan, pada pandangan umum itu PSI tidak mendorong kenaikan dana banpol. Malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan, seperti kenaikan RKT (rencana kerja tahunan) ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu sudah clear sikap partai dan fraksi kami," ujar William.

William mendorong agar seluruh rapat di DPRD direkam dan dibuka ke publik. Dengan begitu, masyarakat mengetahui proses dan substansi seluruh pembahasan anggaran.

Alhasil, tak ada lagi kasus rekaman rapat beredar secara tak utuh dan menimbulkan mispresepsi di publik.

"Pengunggahan rekaman suara saya yang dipotong-potong di media sosial diduga kuat dilakukan oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta serta postur anggaran yang berpihak kepada rakyat, setelah PSI menolak kenaikan RKT ratusan miliar," kata William. (OL-14)