Headline
Membicarakan seputar Ramadan sampai dinamika geopolitik.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu Kota Depok menelusuri laporan dugaan praktik politik uang yang terjadi di Pilkada Depok. Ketua Bawaslu Depok Luli Barlini mengatakan pihaknya masih melakukan proses penelusuran dan pendalaman dengan terjun ke lapangan terkait dengan laporan itu. "Jadi, sampai hari ini masih kami telusuri," kata Luli, kemarin.
Jika berdasarkan hasil pendalaman di lapangan ternyata memenuhi unsur tindak pidana dugaan politik uang, terang dia, maka temuan itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Politik uang diduga dilakukan oleh paslon nomor urut 02, Mohamad Idris-Imam Budi Hartono. Kuasa hukum paslon nomor urut 01 Pradi Supriatna-Afifah Alia, Saharwan mengatakan pihaknya memiliki saksi atas dugaan temuan tersebut. Bahkan, pengakuan penerima uang juga sudah didokumentasikan.
Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Paslon 02, Hafid Nasir, mempersilakan kasus itu dilaporkan kepada pihak penyelenggara pilkada. "Silakan sampaikan kalau memang ada bukti-bukti kecurangan," pungkasnya. (KG/J-2)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved