NEWSTICKER

Pelunasan Biaya Haji Reguler 1447 H Diperpanjang

Pelunasan Biaya Haji Reguler 8 Provinsi masih di Bawah 100%

Ini Sebab Petugas Haji 2026 Dilatih Semi-Militer!

Istitha’ah Kesehatan bukan Menghalangi Jemaah Haji

Ini Alasan Menteri Haji Gus Irfan Manasik Digelar 5 Kali

Dugaan Politik Uang di Pilkada Depok Ditelusuri

(KG/J-2)

15/12/2020 05:30

Dugaan Politik Uang di Pilkada Depok Ditelusuri — Ilustrasi politik uang(Medcom)

BADAN Pengawas Pemilu Kota Depok menelusuri laporan dugaan praktik politik uang yang terjadi di Pilkada Depok. Ketua Bawaslu Depok Luli Barlini mengatakan pihaknya masih melakukan proses penelusuran dan pendalaman dengan terjun ke lapangan terkait dengan laporan itu. "Jadi, sampai hari ini masih kami telusuri," kata Luli, kemarin.

Jika berdasarkan hasil pendalaman di lapangan ternyata memenuhi unsur tindak pidana dugaan politik uang, terang dia, maka temuan itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Politik uang diduga dilakukan oleh paslon nomor urut 02, Mohamad Idris-Imam Budi Hartono. Kuasa hukum paslon nomor urut 01 Pradi Supriatna-Afifah Alia, Saharwan mengatakan pihaknya memiliki saksi atas dugaan temuan tersebut. Bahkan, pengakuan penerima uang juga sudah didokumentasikan.

Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Paslon 02, Hafid Nasir, mempersilakan kasus itu dilaporkan kepada pihak penyelenggara pilkada. "Silakan sampaikan kalau memang ada bukti-bukti kecurangan," pungkasnya. (KG/J-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Triwinarno

Berita Lainnya

Urgensi Revisi UU Pemilu: Pakar Soroti Disparitas Pemilih dan Lemahnya Demokrasi Substantif
20/1/2026 18:02
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
Pilkada tak Langsung Tekan Politik Masih Perlu Didukung Data Ilmiah
19/1/2026 17:53
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada via DPRD Dinilai Langkah Mundur Demokrasi dan Berisiko bagi Konstitusi
16/1/2026 21:12
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Pilkada Melalui DPRD tak Hapus Politik Uang
16/1/2026 20:47
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
Pengamat: Biaya Pilkada Mahal Bukan Disebabkan Sistem, Tapi Praktik Mahar dan Politik Uang
11/1/2026 13:08
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi Pancasila di Tengah Gempuran Politik Transaksional
08/1/2026 19:34
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.

LOAD MORE

Opini

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah
22/1/2026 05:15
Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi
22/1/2026 05:10
Konstitusionalitas Pilkada Langsung
22/1/2026 05:05

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved