Nasib Kenaikan Penghasilan DPRD DKI 2021 di Tangan Anies

ANGGARAN Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta 2021 akan mengalami kenaikan mencapai sekitar Rp800 miliar. Anggaran ini menurut Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi kontroversi di tengah sulitnya kondisi perekonomian akibat pandemi covid-19. PSI DKI Jakarta berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan usulan anggaran ini.

"PSI sudah menegaskan sikap untuk menolak anggaran RKT di rapat paripurna 27 November 2020. Pandemi covid-19 membuat jutaan warga Jakarta mengalami penurunan pendapatan, potong gaji, dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Pendapatan Pemprov DKI juga turun jauh, sehingga Pak Anies memotong gaji PNS sebesar 50%. Oleh karena itu, kami mohon Pak Anies tidak diam dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar, Jumat (4/12).

Michael menjelaskan, polemik anggaran antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Pada awal 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat DPRD marah dengan coretan 'Pemahaman Nenek Lu!' untuk anggaran pokok pikiran (pokir) sebesar Rp 8,8 triliun. Pada akhir 2015, lagi-lagi Ahok bikin DPRD kesal karena menolak anggaran perjalanan dinas Rp2 juta per orang.

“Gubernur adalah pemilik otoritas tertinggi untuk urusan anggaran di Pemprov DKI. Jadi, nasib anggaran RKT ada di tangan Pak Anies. Pihak DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam, tapi kalau gubernur tidak setuju, maka usulan tersebut akan kandas. Kami berharap Pak Anies berani bersikap menolak,” ucap Michael.

"Jika memang untuk membela kepentingan rakyat Jakarta, maka seharusnya seorang Gubernur tidak ada keraguan lagi dan rakyat pasti akan mendukung. Jangan sampai urusan RKT ini Pak Anies cuci tangan,” pungkasnya. (OL-13)

Baca Juga: Meroketnya Gaji dan Tunjangan anggota DPRD DKI Dikritisi

Baca Juga: DPRD DKI Klaim Naiknya Tunjangan Anggota Dewan Sesuai Aturan