Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PIHAK Rumah Sakit Ummi memastikan surat atau dokumen hasil tes usap yang menyebutkan Rizieq Shihab positif covid-19 itu tidak benar atau hoaks. Hal itu diklarifikasi langsung oleh Direktur Umum Rumah Sakit Ummi Najamudin dalam keterangan persnya usai menerima kunjungan anggota DPR Komisi IX, Rabu (2/12) sore.
Najamudin mengatakan, sebelumnya atau sejak Selasa (1/12) malam, dirinya mendapat banyak berita dan pertanyaan dari media yang mengkonfirmasi terkait dokumen hasil tes swab yang beredar luas.
"Tadi malam saya dapat kiriman berita juga terkait swab Habib Rizieq dan langsung berkoordinasi dengan tim Habib Rizieq dan itu tidak benar adanya. Makanya sebelum saya mendapatkan informasi itu, beberapa teman media mencari info. Dan saya sudah dapat kabar tadi pagi bahwa itu tidak benar adanya," jelasnya.
Jadi, lanjutnya, disampaikan oleh tim Mer-C dan tim dokter kesehatan pribadi Rizieq, kabar atau surat yang beredar itu tidak benar. Dia menegaskan pihak Rumah Sakit Ummi hingga saat ini belum menerima apa pun dari Mer-C. "Belum, belum, belum. Saya langsung koordinasi dengan teman-teman dari Mer-C dan disampaikan, itu tidak benar."
Terkait laporan yang proses penyelidikan berlanjut di kepolisian, Najamudin menjelaskan, pihaknya mengikuti dan telah memenuhi panggilan. "Ya kemarin saya sudah sampaikan bahwa kami menghadiri undangan wawancara. Dan sudah disampaikan ke teman-teman media juga beberapa hal, terutama kaitan dengan seputar polemik yang sedang terjadi. Dan insya Allah, kami sedang menunggu. Mudah-mudahan selesai, tidak berlanjut," ungkapnya.
Harapan persoalan tidak berlanjut, karena pihaknya beranggapan sudah menjadi salah satu komitmen yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya pada jumpa pers Minggu (29/11) pukul 17.00 WIB di Balai Kota Bogor.
Secara detail, dia menjelaskan kembali inti pertemuan itu bahwa Rumah Sakit Ummi dalam hal ini dengan Pemkot Bogor ada miskomunikasi terkait dengan jam untuk dilakukan swab. Setelah itu semua bersepakat bahwa itu merupakan miskomunikasi.
"Kami pun duduk bersama dengan Pak Wali Kota bahwa diminta untuk minta maaf terkait itu dan kami sudah lakukan itu. Di dalamnya, saya bilang juga, 'Ini kan sudah berjalan tentang pelaporan, bagaimana sebaiknya.' Beliau menyampaikan mempertimbangkan untuk menarik pencabutan itu," ungkapnya.
Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima hasil pencabutan pelaporan tersebut. "Sampai Senin sampai jam 10 jelang dipanggil waktu itu, kami tetap belum mendapatkan pencabutan itu. Kami sebagai warga negara yang baik menghadiri undangan wawancara itu," pungkasnya. (OL-14)
PANGLIMA Kodam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman menjadi episentrum perhatian publik, kemarin.
Munarman rencananya akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Pertanyaan penyidik seputar percakapan antara Munarman ke salah salah satu tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Supriadi.
Usai diperiksa, pengacara Munarman, Samsul Bahri, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik.
FPI menyebut setidaknya ada dua kebijakan Anies yang dianggap ramah dengan kemaksiatan yaitu penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project dan pemberian penghargaan terhadap diskotek.
Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Anies Baswedan tidak cukup mampu mengubah secara fundamental kebijakan Pemprov DKI Jakarta
SEORANG kawan mengirimkan pertanyaan renungan via pesan singkat, terkait dengan Teori Intervensi Militer ke ranah sipil dari Huntington (1957) dan Janowitz (1960), apakah relevan kembali?
Ma'arif menuturkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak hadir dalam Reuni Akbar 212. Ketidakhadiran Prabowo memang tidak diundang oleh pihak panitia acara.
Polisi tidak menyiapkan pengamanan secara khusus terhadap kedatangan HRS di bandara.
Kepulangan Rizieq yang rencananya kembali pada Selasa (10/11) mendatang.
"Jadi kalau jemput ke bandara tidak perlu banyak-banyak, apalagi jumlahnya sampai jutaan," ujarnya.
Sebagai objek vital nasional, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijaga TNI sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved