Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencopot dua pejabat DKI sebagai dampak dari timbulnya kerumunan acara Rizieq Shihab pada 14 November lalu.
Terhitung sejak 24 November, dua pejabat DKI yakni Bayu Meghantara dan Andono Warih dicopot dari masing-masing jabatannya sebagai Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
"Ya sudah tepat itu. Kan saat diperiksa di Polda Metro Jaya pun sudah ada titik terang bahwa dikatakan ada unsur pidana. Jadi yang menyangkut kasus itu ya harus dicopot," kata Trubus saat dihubungi Mediaindonesia.com, Sabtu (28/11).
Trubus berharap pencopotan ini tidak berhenti pada dua pejabat tersebut. Karena menurutnya cukup banyak unsur yang terlibat seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan.
"Jadi jangan berhenti sampai Pak Wali Kota. Pejabat lain yang terindikasi juga lebih baik dibebastugaskan," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir mengatakan Wali Kota Jakpus Bayu Meghantara dan Kepala Dinas LH Andono Warih dicopot dari jabatannya karena dianggap melanggar perintah gubernur dalam penanggulangan wabah covid-19.
Bayu dianggap lalai dalam menegakkan PSBB sehingga kerumunan terjadi di acara yang diselenggarakan oleh Rizieq Shihab pada 14 November lalu. Selain itu, Kadis LH Andono Warih dianggap melanggar karena mengirimkan fasilitas toilet mobile ke lokasi acara. Padahal Pemprov DKI Jakarta dilarang memberikan fasilitas apapun pada acara yang dapat memicu kerumunan massa. (OL-8)
PANGLIMA Kodam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman menjadi episentrum perhatian publik, kemarin.
Munarman rencananya akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Pertanyaan penyidik seputar percakapan antara Munarman ke salah salah satu tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Supriadi.
Usai diperiksa, pengacara Munarman, Samsul Bahri, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik.
FPI menyebut setidaknya ada dua kebijakan Anies yang dianggap ramah dengan kemaksiatan yaitu penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project dan pemberian penghargaan terhadap diskotek.
Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Anies Baswedan tidak cukup mampu mengubah secara fundamental kebijakan Pemprov DKI Jakarta
SEORANG kawan mengirimkan pertanyaan renungan via pesan singkat, terkait dengan Teori Intervensi Militer ke ranah sipil dari Huntington (1957) dan Janowitz (1960), apakah relevan kembali?
Ma'arif menuturkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak hadir dalam Reuni Akbar 212. Ketidakhadiran Prabowo memang tidak diundang oleh pihak panitia acara.
Polisi tidak menyiapkan pengamanan secara khusus terhadap kedatangan HRS di bandara.
Kepulangan Rizieq yang rencananya kembali pada Selasa (10/11) mendatang.
"Jadi kalau jemput ke bandara tidak perlu banyak-banyak, apalagi jumlahnya sampai jutaan," ujarnya.
Sebagai objek vital nasional, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijaga TNI sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved