Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRESIDEN Joko Widodo mengapresiasi ketegasan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman terkait penurunan baliho pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Jokowi menyebut ketegasan seperti itu sangat diperlukan.
"Memang ketegasan seperti itu yang kita perlukan," kata Jokowi dalam wawancara khusus bersama Metro TV, Kamis (26/11) malam.
Kendati begitu, ketegasan harus tetap berada dalam aturan. Tidak boleh melewati batas-batas yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang.
"Tetap dalam koridor aturan, dalam koridor undang-undang. Saya mengapresiasi ketegasan seperti itu," ujar Jokowi.
Baca juga: Polisi Tegaskan Baliho Rizieq Langgar Perda
Sebelumnya, Dudung mengeluarkan pernyatakan keras bagi organisasi yang berusaha memecah persatuan dan kesatuan atau melawan aturan. Organisasi tersebut bakal berhadapan dengan TNI.
Seluruh organisasi harus mengikuti regulasi. Dia menyoroti maraknya spanduk ilegal di Ibu Kota, termasuk milik simpatisan Imam Besar FPI Rizieq Shihab.
FPI sudah beberapa kali diminta menurunkan spanduk. Namun, spanduk dan baliho kembali muncul meski sudah diturunkan.
Dia juga menyoroti isi baliho simpatisan Rizieq yang bernada provokatif. Kebanyakan baliho berisi 'Ayo revolusi akhlak di bawah komando Habib Rizieq Shihab' dan dapat mengganggu persatuan. (OL-1)
PANGLIMA Kodam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman menjadi episentrum perhatian publik, kemarin.
Munarman rencananya akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Pertanyaan penyidik seputar percakapan antara Munarman ke salah salah satu tersangka yang sudah ditetapkan, yakni Supriadi.
Usai diperiksa, pengacara Munarman, Samsul Bahri, mengatakan kliennya dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik.
FPI menyebut setidaknya ada dua kebijakan Anies yang dianggap ramah dengan kemaksiatan yaitu penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project dan pemberian penghargaan terhadap diskotek.
Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Anies Baswedan tidak cukup mampu mengubah secara fundamental kebijakan Pemprov DKI Jakarta
SEORANG kawan mengirimkan pertanyaan renungan via pesan singkat, terkait dengan Teori Intervensi Militer ke ranah sipil dari Huntington (1957) dan Janowitz (1960), apakah relevan kembali?
Ma'arif menuturkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak hadir dalam Reuni Akbar 212. Ketidakhadiran Prabowo memang tidak diundang oleh pihak panitia acara.
Polisi tidak menyiapkan pengamanan secara khusus terhadap kedatangan HRS di bandara.
Kepulangan Rizieq yang rencananya kembali pada Selasa (10/11) mendatang.
"Jadi kalau jemput ke bandara tidak perlu banyak-banyak, apalagi jumlahnya sampai jutaan," ujarnya.
Sebagai objek vital nasional, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijaga TNI sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved