Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM rangka memperingati HUT Humas Polri ke-69, Divisi Humas Polri terus lakukan pembenahan.
Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono menjelaskan, di era sekarang ini, Humas Polri harus bisa menghadapi revolusi industri 4.0. Mulai SDM, sarana dan prasarana.
Hal ini sesuai dengan 7 program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz, yakni pemantapan media.
“Sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi, kami terus berbenah, menyiapkan SDM yang handal termasuk sarana dan prasana," ujar Argo, Jumat (30/10).
Argo juga menuntut agar Humas Polri dapat cepat dalam memberikan informasi yang akurat, terpecaya dan transparan kepada masyarakat. “Tantangan Humas sekarang berat sekali. Kita lambat sedikit saja bisa jadi masalah dan data tidak akurat juga bisa jadi masalah," ungkap jenderal bintang dua itu.
Baca juga : Polisi Minta Maaf Jika Ada Hati Warga yang Tersakiti
Argo menambahkan, di era digitalisasi ini, Humas Polri terus bekerja keras memberikan edukasi kepada masyarakat dengan meluruskan setiap informasi berkembang di sosial media yang menyesatkan alias hoaks.
Hal ini dilakukan agar situasi keamanan masyarakat terpelihara dengan baik dan kondusif.
"Humas Polri berkomitmen kuat kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, sehingga kamtibmas kondusif dan masyarakat semakin produktif," paparnya.
Adapun rencananya, perayaan puncak HUT Humas Polri akan digelar secara virtual dan diikuti oleh seluruh Kabid Humas di seluruh Polda jajaran pada Senin 2 November 2020. (OL-2)
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pers harus menjaga kepercayaan publik di tengah disinformasi dan AI. Kolaborasi media, pemerintah, dan platform digital jadi kunci ruang informasi sehat.
Sepanjang 2025, isu kemerdekaan pers, profesionalisme jurnalistik, serta keberlanjutan ekonomi media menjadi tiga persoalan utama yang saling berkaitan.
Media massa bisa semakin berperan sebagai duta literasi keuangan untuk membantu meningkatkan literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen secara langsung di masyarakat.
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pihaknya membutuhkan media massa untuk mengoptimalkan penginformasian kepada publik.
Broadcast: Jangkau audiens masif! Pelajari definisi, strategi, dan cara efektif sebarkan informasi secara luas. Raih perhatian maksimal!
Di tengah arus informasi yang begitu deras, generasi muda harus memiliki kemampuan literasi media yang kuat agar dapat mencerna informasi dengan cerdas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved