Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI B DPRD DKI diketahui gelar rapat pembahasan APBD Perubahan 2020 di Grand Cempaka Cipayung Bogor. Alasannya, untuk penyebaran covid-19.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan, justru mengatakan anggota DPRD yang melakukan rapat di luar Gedung DPRD melanggar aturan yang ada. Tepatnya melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
“Pembahasan di luar kota jelas indikasi pelanggaran PP No 12/2018 ya itu di pasal 91. Itu jelas melanggar PP tersebut,” katanya saat dikonfirmasi, Rabu (21/10).
Adapun bunyi Pasal 91 PP No 12/2018 ayat 1 berbunyi, “Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD,”.
Pihaknya pun meragukan rapat yang digelar di luar Gedung DPRD DKI ini untuk mengindari penyebaran covid-19. Karena untuk menujuke Puncak Bogor dengan ratusan anggota DPRD memiliki risiko penyebaran virus yang tinggi juga.
Sebaliknya, jika memang karena alasan covid-19. Rapat DPRD DKI lebih baik dilakukan secara virtual. Dengan tetap mengedepankan asas transparansi dan partisipasi dari publik. Sehingga pembahasan rapat ini bisa ditayangkan ke publik dengan live streaming. Masyarakat pun bisa melihat, memantau, dan memberikan masukan pada pembahasan agenda tersebut.
Baca juga : Hujan Deras di Depok, Sejumlah Ruas Jalan Lumpuh karena Banjir
“Justru yang harusnya dilakukan anggota DPRD DKI itu kalau mau menghindari covid-19 harusnya menggunakan platform online. Itu akan lebih aman tetapi tetap mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi ya,”jelasnya.
Ia pun mencurigai ada alasan lain perihal aktivitas rapat di luar Gedung DPRD DKI ini. Misalnya terkait dengan serapan anggaran dengan pembahasan APBD Perubahan ini.
“Saya tidak yakin dengan alasan covid-19. Tetapi ada alasan lain. Misalnya terkait dengan serapan anggaran. Dan pembahasan APBD perubahan di luar kota itukan ada konsekuensi anggaran perjalanan dinas, akomodasi, penginapan, dan honor dst,” paparnya.
Sebelumnya, oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Hadameon Aritonang mengatakan rapat ini digelar di Bogor untuk mengurangi potensi penyebaran covid-19.
“Iya betul di Grand Cempaka. Dilakukan rapat di sana karena perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebaran covid-19,” kata Dame sapannya saat dikonfirmasi, Rabu (21/10).
Sementara itu, kalau rapat pembahasan dilakukan di Gedung DPRD DKI lebih rentan covid-19. Karena struktur gedung yang tertutup dengan tidak ada jendela melainkan berupa kaca.
“Lokasinya di ruang rapat itu kan semua jendela-jendela kita buka. Kalau di kantor kan tertutup semua tak ada jendela, kaca semua. Kalau di sini kan bisa,” jelasnya.(OL-2)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
Musrenban) untuk APBD 2025 Kota Bogor, tingkat Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, digelar di Gedung Kelurahan Bondongan, Senin (4/12).
Seorang caleg menutup jalan secara permanen setelah gagal melaju ke DPRD pada Pemilu 2024.
PKS menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Kota Cimahi dengan meloloskan sembilan kader.
Dalam prakiraan indeks kualitas udara (AQI) kota Bandung, dari Rabu (15/5) sampai Jumat (17/5), tingkat polusinya tidak sehat.
Komposisi calon anggota dewan yang terpilih masih didominasi wajah lama dengan perbandingan 27 orang anggota DPRD periode 2019-2024 dan sisanya 23 orang merupakan wajah-wajah baru.
DPRD DKI Jakarta membatalkan semua rapat kecuali rapat panlih hingga batas waktu yang belum ditentukan untuk mencegah penularan Covid-19
Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Chaidir memastikan seluruh pejabat SKPD dan jajaran ASN yang sempat kontak erat dengan Suzy telah menjalani swab test dan seluruhnya dalam keadaan sehat.
WAKL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik berdalih kalau kapasitas gedung DPRD DKI tidak memadai sehingga mereka terpaksa rapat di salah satu hotel di kawasan puncak, Kabupate Bogor.
Menurut Ariza, anggota DPRD DKI tetap menerapkan protokol kesehatan. Apalagi ada lima komisi yang mengadakan rapat, sehingga membutuhkan ruang lebih luas.
Sampai saat ini koordinasi kerja dengan Anies masih berjalan baik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved