Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KOMISI B DPRD DKI Jakarta diketahui tengah melakukan pembahasan APBD Perubahan 2020. Pembahasan ini dilakukan di Ruang Rapat Grand Cempaka Cipayung Bogor. Hal ini dibenarkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Hadameon Aritonang.
“Iya betul di Grand Cempaka. Dilakukan rapat di sana karena perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebaran covid-19,” kata Dame sapannya saat dikonfirmasi, Rabu (21/10).
Baca juga: Covid-19 Jadi Alasan DPRD DKI Gelar Rapat di Puncak
Sementara itu, kalau rapat pembahasan dilakukan di Gedung DPRD DKI lebih rentan covid-19 karena struktur gedung yang tertutup dengan tidak ada jendela melainkan berupa kaca.
“Lokasinya di ruang rapat itu kan semua jendela-jendela kita buka. Kalau di kantor kan tertutup semua tak ada jendela, kaca semua. Kalau di sini kan bisa,” jelasnya.
Seperti diketahui, Komisi B DPRD DKI dijadwalkan melakukan Pembahasan dan Pendalaman terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 hari ini, Rabu (21/10). (OL-6)
Kebijakan hanya akan berhasil jika diterjemahkan secara nyata di tingkat kota dan komunitas.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved