Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tangerang memprediksi terjadinya lonjakan kasus covid-19 dalam dua pekan ke depan. Lonjakan itu merupakan akibat unjuk rasa menentang Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).
"Saya tidak berharap tapi kondisi peningkatan paparan kasus covid-19 kemungkinan akan kita temui dan akan sangat tinggi," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dalam Webminar HUT Ke-56 Partai Golkar, Selasa (20/10).
Zaki menyampaikan, saat ini, sudah ada temuan klaster unjuk rasa di Kabupaten Tangerang. Jumlahnya mencapai delapan orang. Hasil tersebut merupakan pengecekan saat unjuk rasa berlangsung, yakni 6-8 Oktober 2020.
Baca juga: Ada Demo, Keberangkatan 6 KA Jarak Jauh dari Gambir Disesuaikan
Politikus Golkar itu menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi lonjakan kasus akibat klaster unjuk rasa. Di antaranya, melakukan pelacakan.
"Ada beberapa pabrik yang kami tracing dan tracking dari unjuk rasa tersebut," ungkap dia.
Selain itu, Pemkab Tangerang akan menambah kapasitas tempat perawatan. Adapun jumlah ruangan perawatan yang tersedia di Kabupaten Tangerang mencapai 380 kamar.
Pemkab Tangerang juga menyediakan tempat isolasi mandiri bagi pasien covid-19 kategori orang tanpa gejala (OTG) di Hotel Yasmin. Tempat isolasi mandiri ini bisa menampung 200 lebih pasien.
"Jadi jangan khawatir, walau ditemukan banyak yang positif, tapi dengan penanganan tepat dan perawatan yang cepat mudah-mudahan masyarakat yang terpapar ini bisa kita sembuhkan dengan segera," sebut dia.
Selain itu, Pemkab Tangerang akan memasifkan kampanye penerapan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
"Mungkin ditambah lagi dengan M ke-4, menghindari kerumunan. Nah ini yang terjadi di Kabupaten Tangerang," ujar dia. (OL-1)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved