Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tangerang memprediksi terjadinya lonjakan kasus covid-19 dalam dua pekan ke depan. Lonjakan itu merupakan akibat unjuk rasa menentang Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).
"Saya tidak berharap tapi kondisi peningkatan paparan kasus covid-19 kemungkinan akan kita temui dan akan sangat tinggi," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dalam Webminar HUT Ke-56 Partai Golkar, Selasa (20/10).
Zaki menyampaikan, saat ini, sudah ada temuan klaster unjuk rasa di Kabupaten Tangerang. Jumlahnya mencapai delapan orang. Hasil tersebut merupakan pengecekan saat unjuk rasa berlangsung, yakni 6-8 Oktober 2020.
Baca juga: Ada Demo, Keberangkatan 6 KA Jarak Jauh dari Gambir Disesuaikan
Politikus Golkar itu menyampaikan pihaknya telah melakukan berbagai upaya mengantisipasi lonjakan kasus akibat klaster unjuk rasa. Di antaranya, melakukan pelacakan.
"Ada beberapa pabrik yang kami tracing dan tracking dari unjuk rasa tersebut," ungkap dia.
Selain itu, Pemkab Tangerang akan menambah kapasitas tempat perawatan. Adapun jumlah ruangan perawatan yang tersedia di Kabupaten Tangerang mencapai 380 kamar.
Pemkab Tangerang juga menyediakan tempat isolasi mandiri bagi pasien covid-19 kategori orang tanpa gejala (OTG) di Hotel Yasmin. Tempat isolasi mandiri ini bisa menampung 200 lebih pasien.
"Jadi jangan khawatir, walau ditemukan banyak yang positif, tapi dengan penanganan tepat dan perawatan yang cepat mudah-mudahan masyarakat yang terpapar ini bisa kita sembuhkan dengan segera," sebut dia.
Selain itu, Pemkab Tangerang akan memasifkan kampanye penerapan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
"Mungkin ditambah lagi dengan M ke-4, menghindari kerumunan. Nah ini yang terjadi di Kabupaten Tangerang," ujar dia. (OL-1)
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved