Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMPROV DKI Jakarta berencana akan melakukan rapat pembahasan perubahan APBD 2020 selama satu minggu mulai Selasa 20 Oktober. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar memberikan data yang rinci.
“Waktu pembahasan sangat singkat dan mepet akhir tahun, tapi data yang diberikan hanya berupa angka gelondongan dan dalam format pdf. Dengan kondisi ini, kami di DPRD harus membahas dalam keadaan tidak mengetahui rincian belanja di dalam tiap-tiap kegiatan. Kalau tidak tahu isinya, apa yg mau kita setujui?” kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Viani Limardi, di Jakarta, Senin (19/10).
Dari sisi struktur anggaran, jelas Viani, di dalam setiap kegiatan terdapat kode rekening belanja dan komponen rincian belanja. Di dalam satu kegiatan bisa terdapat beberapa kode rekening belanja yang berbeda.
“Rincian rekening dan komponen ini harus dibuka pada saat rapat, sehingga semua yang hadir di dalam rapat bisa mengetahui akan belanja apa di tiap kegiatan. Jangan sampai nanti pas dibuka ternyata isinya berbeda dengan yang diomongin di depan,” ujar Viani.
Rincian anggaran ini penting, menurut Viani, salah satunya untuk menghindari adanya perbedaan belanja antara yang dibahas saat rapat dengan realisasinya. Dia memberikan contoh pengadaan tanaman di APBD 2020 senilai Rp 148,87 miliar.
“Di dalam rapat, semua yang hadir sudah sepakat bahwa pengadaan tanaman dihapus, lalu diarahkan untuk produksi tanaman sendiri menggunakan kebun bibit. Tapi ternyata rekening pembelian tanaman dimasukkan ke kegiatan pemeliharaan dan penataan RTH. Ini akal-akalan untuk menyelundupkan anggaran pengadan tanaman ke kegiatan lain agar tidak ketahuan,” ucap Viani.
Selain itu, karena waktunya sangat singkat, maka perlu mencari cara agar rapat anggaran berjalan efektif.
“Jika anggota DPRD diberi data yang rinci, maka kami bisa menyiapkan bahan rapat sebelumnya. Kita bisa pilih dan pilah anggaran mana saja yang hanya dibahas secukupnya, dan mana yang harus didiskusikan secara mendalam. Dengan begitu, kita bisa fokus membahas anggaran-anggaran prioritas dan strategis,” pungkas Viani. (OL-4)
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Kasus guru honorer SDN Brabe 1, Mohammad Hisabul Huda, dihentikan melalui restorative justice setelah mengembalikan Rp118 juta.
Pemkab Bandung mengajukan permohonan kepada Kemendikdasmen agar dana BOSP dapat dipakai untuk membayar gaji 4.360 guru dan tenaga kependidikan paruh waktu.
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved