Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat mengeluarkan kebijakan guna meminimalisasi penyebaran Covid-19 saat pencoblosan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 9 Desember mendatang. Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna mengatakan, KPU Kota Depok akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat pencoblosan.
Penerapan protokol kesehatan yang ketat, kata dia, menjadi sangat penting agar pemilih dan penyelenggara pemungutan suara terlindung dari Covid-19.
“Pada saat pencoblosan nanti kami akan menerapkan hal baru yang berbeda dengan tata cara pencoblosan sebelumnya. Ini, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan ketat," kata Nana, Sabtu (17/10).
Sebelum pencoblosan, lanjut dia, semua lokasi TPS disemprot disinfektan terlebih dahulu. Jumlah pemilih di TPS juga dibatasi hanya 500 orang dari sebelumnya 800 orang.
KPU Depok juga akan memberikan pakaian hazmat atau alat pelindung diri (APD) untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan saat pencoblosan nanti di tiap TPS. “Seluruh petugas KPPS juga akan menjalani rapid test terlebih dahulu untuk memastikan kesehatan penyelenggara pilkada tersebut," ujarnya.
Selain itu, KPU juga akan melakukan pengaturan jadwal kedatangan pemilih ke TPS. Nantinya pada saat pencoblosan, akan diatur dalam beberapa bagian. Misal keluarga A pukul 08.00-09.00 WIB, keluarga B mulai pukul 09.00-10.00 WIB, dan seterusnya agar tidak terjadi kerumunan.
"Seusai melakukan pencoblosan pemilih juga harus segera meninggalkan tempat TPS, tidak boleh lagi berkumpul supaya tak ada kerumunan," tuturnya.
Sebelum mencoblos, sambung Nana pemilih juga akan diberikan sarung tangan sekali pakai. Setelah melakukan pencoblosan, maka tinta yang biasanya dicelup kini diteteskan kepada pemilih usai mencoblos.
“Kami tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari adanya klaster pilkada COVID-19 pada saat hari pencoblosan 9 Desember nanti," pungkasnya. (R-1)
RIBUAN warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terdampak bencana banjir. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Sebagian wilayah Condet, Jakarta sudah kebanjiran, Jumat (30/1).
Kondisi ini memaksa pengendara untuk ekstra waspada dan menurunkan kecepatan secara drastis guna menghindari kecelakaan.
Jarak struktur bangunan yang tidak terlalu menempel pada lereng menjadi faktor kunci minimnya dampak fatal.
Pemerintah Kota Depok turut mengeluarkan peringatan dini bagi warga, terutama bagi mereka yang bermukim di daerah dengan topografi perbukitan atau dekat aliran sungai.
Langkah ini diambil untuk menekan intensitas hujan di daratan dengan cara menebar garam di awan-awan hujan sebelum memasuki wilayah pemukiman padat.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved