Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat mengeluarkan kebijakan guna meminimalisasi penyebaran Covid-19 saat pencoblosan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 9 Desember mendatang. Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna mengatakan, KPU Kota Depok akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat pencoblosan.
Penerapan protokol kesehatan yang ketat, kata dia, menjadi sangat penting agar pemilih dan penyelenggara pemungutan suara terlindung dari Covid-19.
“Pada saat pencoblosan nanti kami akan menerapkan hal baru yang berbeda dengan tata cara pencoblosan sebelumnya. Ini, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan ketat," kata Nana, Sabtu (17/10).
Sebelum pencoblosan, lanjut dia, semua lokasi TPS disemprot disinfektan terlebih dahulu. Jumlah pemilih di TPS juga dibatasi hanya 500 orang dari sebelumnya 800 orang.
KPU Depok juga akan memberikan pakaian hazmat atau alat pelindung diri (APD) untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan saat pencoblosan nanti di tiap TPS. “Seluruh petugas KPPS juga akan menjalani rapid test terlebih dahulu untuk memastikan kesehatan penyelenggara pilkada tersebut," ujarnya.
Selain itu, KPU juga akan melakukan pengaturan jadwal kedatangan pemilih ke TPS. Nantinya pada saat pencoblosan, akan diatur dalam beberapa bagian. Misal keluarga A pukul 08.00-09.00 WIB, keluarga B mulai pukul 09.00-10.00 WIB, dan seterusnya agar tidak terjadi kerumunan.
"Seusai melakukan pencoblosan pemilih juga harus segera meninggalkan tempat TPS, tidak boleh lagi berkumpul supaya tak ada kerumunan," tuturnya.
Sebelum mencoblos, sambung Nana pemilih juga akan diberikan sarung tangan sekali pakai. Setelah melakukan pencoblosan, maka tinta yang biasanya dicelup kini diteteskan kepada pemilih usai mencoblos.
“Kami tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari adanya klaster pilkada COVID-19 pada saat hari pencoblosan 9 Desember nanti," pungkasnya. (R-1)
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Langkah ini diambil sebagai bentuk pelayanan publik dan kepedulian sosial guna memastikan masyarakat dapat pulang kampung dengan aman, tertib, dan terencana menjelang Idulfitri.
Unpad masih menunggu hasil visum setelah seorang mayat pria ditemukan tewas gantung diri di dahan pohon di kawasan kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (19/2)
INTENSITAS bencana tanah longsor akibat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi di Kota Depok, Jawa Barat per Februari 2026 meningkat.
Dana tersebut diindikasikan digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi, pembayaran bunga deposito yang telah dicairkan tanpa sepengetahuan deposan
Meskipun harga terpantau stabil, pemerintah akan terus melakukan sidak secara rutin selama Ramadan untuk memantau pergerakan harga.
Selain kendala fisik, pasar tersebut juga kerap dijadikan tempat berkumpulnya gelandangan dan pengemis
Melubernya sampah ke jalan tersebut terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Sebagian wilayah Condet, Jakarta sudah kebanjiran, Jumat (30/1).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved