Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
JAJARAN Polres Metro Jakarta Selatan tidak ingin unjuk rasa seperti penolakan UU Cipta Kerja yang melibatkan pelajar terulang. Berbagai upaya pun dilakukan. Salah satunya ialah menjalin kerja sama dengan Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jaksel.
Wakil Kapolres Metro Jakarta Selatan AKB Antonius Agus Rahmanto mengatakan pihaknya akan memberi tahu Sudin Pendidikan jika akan ada demo. Setelah itu, Sudin Pendidikan berkoordinasi dengan sekolah dan orangtua murid untuk mencegah pelajar ikut dalam unjuk rasa.
“Kita akan beri tahu. Misalnya, besok akan ada demo, nah dari sudin akan ke sekolah-sekolah sampai ke orangtua untuk diberikan tugas dari sekolah dan presensi dari pagi, siang, dan sore,” kata Antonius, kemarin.
Sebelumnya, terang dia, Polres Jaksel mengamankan 288 pelajar SMA dan SMP saat unjuk rasa pada Kamis (8/10) dan Selasa (13/10). Kepolisian melihat fenomena ini akan meningkat terus, mengingat ada kegiatan beberapa unjuk rasa.
Menurutnya, pengawasan ketat perlu dilakukan semua pihak agar pelajar tak terlibat dalam kerusuhan. Pelajar rentan terpancing, terprovokasi, dan mengikuti undangan aksi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ia pun khawatir pelajar nantinya akan menjadi kambing hitam dalam kerusuhan saat aksi tersebut. “Jangan sampai adik-adik ini dimanfaatkan pihak yang tak bertanggungjawab. Nanti jadi kambing hitam. Makanya kita mencegah. Bukan hanya polisi, melainkan dari keluarga juga kita imbau sama-sama untuk menjaga,” kata dia.
Sementara itu, Kasudin Pendidikan 1 Jakarta Selatan Joko Sugiarto menegaskan pihaknya akan terus menjalin koordinasi dan mencari formula agar pelajar tak mengikuti unjuk rasa. Pengawasan saat proses belajar jarak jauh saat ini, imbuhnya, harus terus dioptimalkan.
“Kita juga berpesan agar sekolah itu ada pertemuan secara virtual dari semua kelas SMP dan SMA, perwakilan orangtua dan anak-anak. Artinya, terjadi diskusi antara pihak sekolah dan murid-murid,” pungkas Joko. (Faj/J-2)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved