Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
JAJARAN Polres Metro Jakarta Selatan tidak ingin unjuk rasa seperti penolakan UU Cipta Kerja yang melibatkan pelajar terulang. Berbagai upaya pun dilakukan. Salah satunya ialah menjalin kerja sama dengan Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jaksel.
Wakil Kapolres Metro Jakarta Selatan AKB Antonius Agus Rahmanto mengatakan pihaknya akan memberi tahu Sudin Pendidikan jika akan ada demo. Setelah itu, Sudin Pendidikan berkoordinasi dengan sekolah dan orangtua murid untuk mencegah pelajar ikut dalam unjuk rasa.
“Kita akan beri tahu. Misalnya, besok akan ada demo, nah dari sudin akan ke sekolah-sekolah sampai ke orangtua untuk diberikan tugas dari sekolah dan presensi dari pagi, siang, dan sore,” kata Antonius, kemarin.
Sebelumnya, terang dia, Polres Jaksel mengamankan 288 pelajar SMA dan SMP saat unjuk rasa pada Kamis (8/10) dan Selasa (13/10). Kepolisian melihat fenomena ini akan meningkat terus, mengingat ada kegiatan beberapa unjuk rasa.
Menurutnya, pengawasan ketat perlu dilakukan semua pihak agar pelajar tak terlibat dalam kerusuhan. Pelajar rentan terpancing, terprovokasi, dan mengikuti undangan aksi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
Ia pun khawatir pelajar nantinya akan menjadi kambing hitam dalam kerusuhan saat aksi tersebut. “Jangan sampai adik-adik ini dimanfaatkan pihak yang tak bertanggungjawab. Nanti jadi kambing hitam. Makanya kita mencegah. Bukan hanya polisi, melainkan dari keluarga juga kita imbau sama-sama untuk menjaga,” kata dia.
Sementara itu, Kasudin Pendidikan 1 Jakarta Selatan Joko Sugiarto menegaskan pihaknya akan terus menjalin koordinasi dan mencari formula agar pelajar tak mengikuti unjuk rasa. Pengawasan saat proses belajar jarak jauh saat ini, imbuhnya, harus terus dioptimalkan.
“Kita juga berpesan agar sekolah itu ada pertemuan secara virtual dari semua kelas SMP dan SMA, perwakilan orangtua dan anak-anak. Artinya, terjadi diskusi antara pihak sekolah dan murid-murid,” pungkas Joko. (Faj/J-2)
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved