Polres Jaksel dan Dinas Pendidikan Cegah Pelajar Ikut Demonstrasi

POLRES Jakarta Selatan menjalin kerja sama dengan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan untuk mencegah pelajar mengikuti demo penolakan UU Cipta Kerja.

Wakapolres Jakarta Selatan AKB Antonius Agus Rahmanto mengatakan pihaknya akan memberi tahu Dinas Pendidikan jika akan ada demo. Setelah itu, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan sekolah dan orang tua murid untuk mencegah pelajar ikut dalam aksi unjuk rasa.

Baca juga: Polisi Minta Cabut KJP Pelajar Peserta Demo Anarki

"Kita akan beri tahu. Misalnya besok akan ada demo, nah dari sudin akan ke sekolah-sekolah sampai ke orang tua untuk diberikan tugas dari sekolah dan absen dari pagi, siang, dan sore," kata Antonius kepada wartawan, Jumat (16/10).

Antonius mengaku tak ingin kejadian saat unjuk rasa Omnibus Law yang berujung rusuh pada Kamis (8/10) dan Selasa (13/10) lalu kembali terjadi dan pelajar juga terlibat. Ia mengatakan pihaknya telah mengamankan 288 pelajar pada dua unjuk rasa itu.

"Ada 288 siswa. Ada 57 orang yang terdata dari 28 SMA dan SMP di Jaksel. Maka itu kami lihat fenomena ini akan meningkat terus mengingat ada kegiatan beberapa unjuk rasa," kata Antonius.

Antonius mengatakan pengawasan ketat perlu dilakukan semua pihak agar pelajar tak terlibat dalam kerusuhan. Ia mengaku pelajar rentan terpancing, terprovokasi, dan mengikuti undangan unjuk rasa dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ia khawatir pelajar nantinya akan menjadi kambing hitam dalam kerusuhan saat aksi unjuk rasa itu. "Jangan sampai adik-adik ini dimanfaatkan pihak yang tak bertanggung jawab. Nanti jadi kambing hitam. Makanya kita mencegah. Bukan hanya polisi saja, tapi dari keluarga juga kita imbau sama-sama untuk menjaga," kata Antonius.

Sementara itu, Kasudin Pendidikan 1 Jakarta Selatan Joko Sugiarto mengatakan pihaknya akan terus menjalin koordinasi dan mencari formula agar pelajar tak mengikuti aksi unjuk rasa. Ia mengatakan dengan proses belajar mengajar jarak jauh atau daring saat ini harus terus dioptimalkan.

"Kita juga berpesan agar sekolah itu ada pertemuan secara virtual dari SMP kelas 7,8,9 dan SMA 10,11,12 perwakilan ortu dan anak-anak semuanya. Artinya, terjadi diskusi antara pihak sekolah dan murid-murid," kata Joko. (J-2)