Penanganan Banjir Jakarta Mandek, PSI Kritik Anies

KETUA Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad mengkritik Gubernur Anies Baswedan dalam menangani banjir. Ia menilai sejumlah perencanaan penanggulangan banjir yang utama dalam jangka menengah dan panjang mandek.

“Kami melihat perencanan penanggulangan banjir yang dilakukan Anies bukan penanganan jangka panjang. Karena penanganan yang dilakukan sifatnya reaktif. Seperti program grebek lumpur dan pembersihan saluran. Padahal, seharusnya, penanggulangan dengan meningkatkan fungsi dari saluran-saluran. Itu kuncinya di normalisasi atau naturalisasi,” kata Idris dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (16/10).

Sebut saja program normalisasi yang sudah mandek selama 3 tahun. Program normalisasi sungai ini direncanakan dilakukan sepanjang 33 km sejak 2017. Namun, hingga kini, baru dilakukan sepanjang 16 km.

Baca juga: Inspeksi Seluruh Bangunan Liar di Bantaran Kali

“Akan tetapi, sejak 2018 hingga 2020, tidak ada lagi kegiatan normalisasi sungai,” kritiknya.

Pada tahun ini, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pembebasan lahan saluran air sepanjang 8,2 km. Meski demikian, hingga kini, belum ada kejelasan pada 2021 sudah ada alokasi anggaran normalisasi sungai pada lahan 8,2 km tersebut.

Selain itu, Anies sempat menjanjikan adanya naturalisasi sungai saat kampanye Pilkada yang dilakukannya. Gagasan naturalisasi sungai itu diterapkan dengan mengganti dinding sungai dari beton menjadi kawasan hijau untuk melindungi ekosistem.

Namun, hal yang bertolak belakang justru terjadi pada 26 September lalu melalui akun Instagram Anies diperlihatkan hasil naturalisasi sungai. Tepatnya di Kanal Banjir Barat (KBB) segmen Sudirman-Karet. Proyek tersebut justru memperlihatkan pengerasan beton untuk tempat nongkrong dan spot selfie.

“Sama sekali tidak ditemukan aspek pencegahan banjir dan perlindungan ekosistem di situ. Oleh karena itu, bisa dikatakan progress naturalisasi sungai masih 0%,” celetuknya.

“Ini ada pekerjaan rumah yang harusnya diselesaikan secara fundamental yakni melanjutkan program normalisasi. Kami menuntut Pak Anies segera realisasi program pencegahan banjir dalam jangka menengah dan panjanng,” tandasnya. (OL-1)