Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
DIREKTORAT Tindak Pidana Cyber Crime Bareskrim Polri mengungkapkan alasan penangkapan empat anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan.
Awalnya, polisi mencari tahu penyebab kericuhan aksi unjuk rasa terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
"Ada beberapa kegiatan di media sosial dari Medan. Di Medan ini akhirnya kita menemukan ada dua laporan polisi. Empat tersangka yang kita tangkap berinisal KA, JG, NZ dan WRB," jelas Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Kamis (15/10).
Baca juga: Tiga Petinggi KAMI Jadi Tersangka
Argo menyebut keempat tersangka masuk dalam satu grup WhatsApp bernama KAMI Medan. Salah satu tersangka, KA, ditangkap lantaran berperan sebagai admin. Serta, merangkai tulisan instruksi untuk melempari DPR dan polisi.
"Kemudian ada tulisan 'jangan takut dan jangan mundur'. Ada di grup WhatsApp ini sebagai barang bukti," imbuh Argo.
Selanjutnya, tersangka JG menyebarkan informasi penyerangan terhadap aparat kepolisian di grup WhatsApp. "Tadi batu kena 1 orang, bom molotov 10 orang," kata Argo menirukan bunyi pesan tersebut.
Bahkan, JG menyebut skenario orde baru 1998, seperti mengajak penjarahan toko dan rumah, serta keterlibatan preman.
Baca juga: Tim Siber Polda Sumut Tangkap Anggota KAMI Medan
"Sudah kita jadikan barang bukti kata-kata seperti itu. Kita dapatkan pylox untuk membuat tulisan. Ada pula bom molotov. Untuk apa? Melempari mobil, sehingga bisa terbakar," paparnya.
Sementara tersangka dengan inisial NZ menyampaikan pesan berbunyi 'Medan cocoknya didaratin. Yakin pemerintah sendiri bakal perang sama China'. Terakhir, tersangka WRP menyebarkan pesan wajib membawa bom molotov.
Keempat tersangka bakal dijerat Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.(OL-11)
Tuntutan utama buruh adalah agar Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menaikan UMP dan UMK se-Sumut sebesar 10,5 persen.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved