Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota DPRD DKI Fraksi NasDem Nova Harivan Paloh menyayangkan pendemo yang melakukan perusakan fasilitas umum di Jakarta. Nova berpandangan demonstrasi boleh saja dilakukan. Namun, dengan tidak merusak fasilitas publik yang justru bisa menimbulkan kerugian untuk masyarakat juga.
“Mau demo silahkan tapi jangan rusak fasilitas umumlah. Karenakan dampaknya ke kita juga,” kata Nova kepada Media Indonesia, Jumat (9/10).
Lebih lanjut ia menyayangkan demonstran merusak fasilitas seperti halte Transjakarta. Padahal halte-halte ini baru dibangun, memiliki fasilitas yang sudah bagus. Namun, tiba-tiba dirusak yang justru menimbulkan kerugian finansial juga.
Baca juga: Pasien Rawat Inap Covid-19 di Wisma Atlet Berkurang 100 Orang
“Halte sudah dibuat kan itu Transjakarta semuanya bagus-bagus. Tiba-tiba dirusak kan menjadi beban biaya juga. Kalau saya kemarin liat sampai dengan Rp40 miliar- Rp50 miliar. Sementara saat ini kita sedang susah uang. DKI ini lagi susah uang. Karena budget gak mencukupi, ruang-ruang usaha tertutup karena PSBB,” paparnya.
Sehingga ia meminta Gubernur DKI Jakarta untuk menenangkan para pendemo ini.
“Pak Anies harus menenangkan pendemo yang ada di Jakarta. Yang paling penting si mengimbau jangan sampai merusak fasilitas umum itu aja. Karena pertama kalau merusak itu merugikan kita juga. Sekarang juga lagi pandemi covid-19. Artinya jangan sampai menjadi klaster baru yang akhirnya merugikan RSUD kita nantinya. Sementara sekaranf RSUD sudah penuh,” tutupnya.(H-3)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved