Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
ADANYA aksi massa yang dimulai sejak siang tadi berdampak pada pengrusakan disertai pembakaran fasilitas dan sarana prasarana Transjakarta.
Menurut Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta Nadia Diposanjoyo mengatakan hingga pukul 20.30 WIB baru diketahui sebanyak 18 halte Transjakarta rusak oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Aksi unjuk rasa ini berujung pada pembakaran dan penjarahan halte-halte Transjakarta yakni:
1. Bundaran HI (Kor 1)
2. Sarinah (Kor 1)
3. Tosari Baru (Kor 1)
4. Tosari Lama (Kor 1)
5. Karet Sudirman (Kor 1)
6. Sentral Senen (Kor 5)
7. Senen arah P Gadung (Kor 2)
8. Senen arah HCB (Kor 2)
"Api mulai terlihat sekitar pukul 17.07 WIB. Sebelum api mulai berkobar, seluruh layanan Transjakarta sudah berhenti dioperasikan sejak pukul 16.30. Semua petugas dan pelanggan kami yang berada di lokasi juga sudah berhasil dievakuasi dengan selamat dan tidak ada korban jiwa," kata Nadia.
Selain membakar, massa juga merusak halte serta fasilitas di beberapa halte Transjakarta lainnya yakni:
1. HCB (Kor 1)
2. BI (Kor 1)
3. Gambir 1 (Kor 2)
4. Sumber Waras (Kor 3)
5. Grogol 1 (Kor 3)
6. Dukuh Atas 1 (Kor 1)
7.Petojo (Kor 8)
8. Benhil (Kor 1)
9. Rs Tarakan (Kor 8)
10. Kwitang (Kor 2)
Estimasi kerugian yang dialami Transjakarta setidaknya sekitar Rp45 milyar.
"Kami belum mengetahui total kerugian yang dialami dengan adanya perusakan ini, tidak hanya warga yang akan kesulitan melakukan transit, karena pembangunan kembali membutuhkan waktu pada halte modern ini," ungkapnya.
Transjakarta sangat menyayangkan dan mengecam keras aksi halte halte dan fasilitas warga, utamanya Bundaran HI ini. Sebab, Halte Bundaran HI merupakan salah satu fasilitas yang dinimakti seluruh warga Indonesia yang seharusnya dijaga bersama-sama.
Untuk diketahui, halte Bundaran HI sendiri baru saja diresmikan pada 25 Maret 2019, dan menjadi halte modern terintegrasi dengan Stasiun MRT.(OL-4)
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
MK menilai ada kemungkinan tumpang tindih antara UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Cipta Kerja
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved