Evaluasi PSBB Bersama Wilayah Penyangga

EFEKTIVITAS pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid 2 yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurun jika dibandingkan dengan PSBB jilid pertama pada April-Juni lalu. Realitas itu menjelaskan DKI memang tidak bisa sendirian menangani pandemi covid-19.

Pada PSBB jilid pertama Pemprov DKI berhasil menekan penularan kasus hingga 70%, lebih tinggi ketimbang PSBB jilid 2 yang baru mencapai 50%. Selain itu, mobilitas warga saat ini masih berkisar 50% yang beraktivitas di luar rumah. Sebaliknya pada PSBB jilid pertama, persentase warga yang beraktivitas di luar rumah hanya 40%.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko mengatakan Jakarta bersama Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) merupakan wilayah aglomerasi yang saling terhubung. Evaluasi pemberlakuan PSBB juga harus dilakukan pemda di wilayah penyangga.

“Semua harus sama-sama evaluasi. Misalnya, Kota Bogor, sudah evaluasi kalau pembatasan skala mikro kelurahan itu dampaknya apa lalu solusinya apa. Nah, sisanya Detabek ini juga harus demikian,” ujar Tri, kemarin.

Namun, terang dia, sejauh ini justru belum ada keseriusan penerapan PSBB di wilayah Detabek. Selain itu, kapasitas testing di wilayah-wilayah itu cenderung tak meningkat sejak covid-19 mewabah pada Maret lalu.

“Memang tiap daerah boleh menentukan mau PSBB transisi atau ketat. Tapi yang penting dievaluasi, apakah sudah efektif penerapannya,
pengawasannya, kemudian testing seperti apa, tracing, treatment.”

Tri menyarankan PSBB di Ibu Kota harus terus diperpanjang sampai Pemprov DKI tak perlu lagi berupaya menambah kapasitas jumlah tempat tidur RS khusus covid-19. “Kalau masih harus menambah kapasitas, artinya masih perlu PSBB. PSBB masih harus terus diperpanjang sampai ketersediaan perawatan RS memenuhi standar WHO,” kata dia.

Secara terpisah, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI Fify Mulyani memastikan Pemprov DKI akan menambah
kapasitas tempat tidur untuk ruang isolasi dan ruang perawatan intensif (ICU).

Penambahan terdiri dari 94 tempat tidur di ruang isolasi dan 2 tempat tidur untuk ICU. Untuk penambahan kapasitas rumah sakit rujukan baru, menurut rencana, akan ada 553 tempat tidur untuk ruang isolasi dan 28 tempat tidur untuk ICU.

BLT warga

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Gilbert Simanjuntak meminta Gubernur Anies Baswedan untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga. BLT dibutuhkan untuk mendorong roda perekonomian masyarakat.

“Saya kira yang terbaik untuk kondisi sekarang adalah memberikan bansos dalam bentuk BLT, bukan paket seperti sebelumnya. Daya beli masyarakat sangat rendah dan uang yang beredar dengan BLT akan meningkatkan roda ekonomi DKI. Soalnya sekitar 67% uang beredar ada di DKI. Dampaknya akan terasa secara nasional,” ujar Gilbert.

Namun, kebijakan BLT memang milik pemerintah pusat dan sedianya tetap perlu ada dorongan dari gubernur. “BLT akan menggerakkan
ekonomi rakyat kecil,” sambung Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz. (Put/Hld/J-2)