Soal Isolasi Mandiri, PDIP: Kebijakan Anies Sering tak Terukur

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan akan membolehkan isolasi mandiri untuk warga mampu yang rumahnya layak. Padahal, sebelumnya, Anies sudah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan isolasi mandiri pasien tanpa gejala di fasilitas kesehatan.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI-P Gilbert Simanjuntak mengkritik kebijakan yang dikeluarkan Anies lantaran sering tak terukur. Padahal, dirinya sudah mengingatkan kebijakan isolasi mandiri pemerintah hanya akan membebani tenaga kesehatan.

"Kebijakannya sering tidak terukur. Hal yang sama ini, tanpa komunikasi/koordinasi yang baik diputuskan diisolasi pemerintah. Ternyata tidak mampu, lalu dibolehkan isolasi mandiri. Sejak awal saya sudah katakan Pemprov DKI tidak akan mampu, dan itu jadi beban termasuk buat tenaga kesehatan yang sudah enam bulan bekerja keras," kata Gilbert saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (26/9).

Menurutnya, persoalan utama bukan pada kebijakan isolasi wajib oleh pemerintah atau isolasi mandiri. Namun, perihal siapa yang melakukan pengawasan bagi pasien isolasi. Ia berpandangan alasan isolasi pemerintah adalah untuk fungsi pengawasan.

Baca juga:  Ketua Fraksi Gerindra Setuju Kebijakan Isolasi Mandiri Warga Mampu

Namun, menurutnya, hal itu bisa dilakukan masyarakat sekitar dan pengurus RT/RW. Padahal, Wakil Gubernur DKI pernah mengatakan isolasi wilayah, tapi tidak jelas pelaksanaannya.

"Melihat data isolasi mandiri waktu mulai PSBB, terjadi penurunan kasus yang bermakna. Itu juga alasanku menolak isolasi pemerintah," jelasnya.

Ia pun setuju dengan kebijakan isolasi mandiri warga mampu. Karena bisa mengurangi beban fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Namun, secara kebijakan pengambilan keputusan terkait isolasi mandiri yang dilakukan Anies terkesan sangat tidak terukur.

" Ya (setuju isolasi mandiri warga mampu). Sementara kebijakannya kurang terukur," tukasnya.(OL-5)