PSBB Diperpanjang, Pengawasan Mobilitas Orang Harus Diperketat

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan berencana akan memperpanjang PSBB Jilid II. Pihaknya merasa kasus positif covid-19 bertambah signifikan jika diberlakukan pelonggaran, Pemprov DKI Jakarta pun memperpanjang penerapan PSBB jilid 2 selama dua pekan, mulai Senin (28/9).

Menanggapi ini, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah meminta Anies memperkuat pengawasan mobilitas orang di ibu kota. Karena selama ini pengawasan kepada pergerakan orang selama PSBB Jilid II masih rendah.

“Menurut saya yang penting pengawasan mobilitas orang harus diperketat. Termasuk orang yang datang ke kantor harus diperketat juga aktivitas di pasar. Mobilitas orangnya yangg harus diawasi,” katanya kepada Media Indonesia, Jumat (25/9).

Hal ini perlu didukung dengan law enforcement atau penegakan hukum dan sanksi yang kuat. Oleh karena itu, Raperda Pengendalian Covid-19 memang mendesak untuk diterbitkan. Karena Raperda akan mengatur sanksi PSBB secara pidana yang artinya penegakan hukum akan tegas.

“Kemudian yang kedua, law enforcement harus diperkuat. Mengenai Perda PSBB ini jadi menarik. Karena ada pidana. Penegakan hukunya harus tegas,” jelasnya.

Baca juga: PDIP Anggap PSBB DKI Jakarta Jilid 2 Gagal

Selain itu, monitoring dan evalusasi harus rutin dilakukan. Namun, pihaknya meminta Pemprov DKI Jakarta untuk lebih transparan dan jujur dalam membuka kasus covid-19 di ibu kota. Dengan adanya keterbukaan data dan evaluasi berkelanjutan akan memengaruhi kebijakan yang diambil di situasi mendesak ini.(OL-5)