Kamis 24 September 2020, 20:45 WIB

PDIP Anggap PSBB DKI Jakarta Jilid 2 Gagal

Deden Muhamad Rojani | Megapolitan
PDIP Anggap PSBB DKI Jakarta Jilid 2 Gagal

MI/ANDRI WIDIYANTO
Penumpang KRL di masa PSBB DKI Jakarta jilid 2

 

ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyebut kebijakan Gubernur Anies Baswedan gagal dalam menurunkan angka kasus Covid-19 di Jakarta.

Dia mengatakan, kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta dalam menerapkan PSBB selalu tidak tepat dan berujung kegagalan.

“Jelas kebijakan yang diambil tidak tepat dan tidak terukur, maka terlihat kegagalan kebijakan PSBB Transisi. Kita sangat berharap Pemprov DKI dapat mengatasi wabah ini setidaknya di wilayah DKI. Hal ini hanya mungkin tercapai dan berhasil apabila kebijakan yang diambil tepat,” ungkap Gilbert, Kamis (24/9) dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan.

Politisi PDI-P itu juga menjelaskan, berkaca dari PSBB Transisi, kerap kali Gubernur Anies menggunakan instrument kebijakan transportasi untuk mengatasi kenaikan kasus Covid-19.

Menurut Gilbert, hal itu terlihat dari kebijakan pembatasan penumpang, ganjil genap mobil, lalu diikuti kebijakan ganjil genap motor. Bahkan kata dia, terakhir Anies Baswedan mengirim surat permintaan kepada DPRD agar motor masuk ke jalan tol.

“Sekalipun diminta agar ada evaluasi, dan digunakan sebagai dasar pada kebijakan berikutnya, tetapi hasil evaluasi tak kunjung ada,” tambahnya.

Mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu juga menuturkan, apabila ada evaluasi terhadap kebijakan yang diterapakan, seharusnya Pemprov DKI tidak lagi menerapkan kebijakan tersebut.

“Seandainya data yang ada dievaluasi, khususnya dampak kebijakan menggunakan instrument transportasi dalam menekan kenaikan kasus Covid-19, maka dipastikan instrument ini tidak lagi dipakai,” tuturnya.

Gilbert mengungkapkan, malah kebijakan PSBB Transisi yang banyak penggunaan instrument transportasi hanya membuat kasus Covid-19 di DKI Jakarta menjadi lebih parah dari kondisi nasional yang lebih komplek masalahnya.

Kebijakan tersebut kata dia, cenderung menaikan angka kasus positif Covid-19 di Jakarta. Sementara, daerah lain yang tidak menggunakan kebijakan transportasi malah berhasil, dengan focus ke pencegahan dan pengawasan langsung Kepala Daerah ke lapangan.

“Pernyataan Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo bahwa sebagian besar pasien yang dirawat adalah pengguna transportasi publik semakin memperkuat kenyataan bahwa kebijakan penanganan Covid-19 menggunakan instrument transportasi adalah tidak tepat atau malah memperburuk,” ungkap Gilbert.

Gilbert menyatakan, bahkan dari data yang ia peroleh, menunjukkan kebijakan dalam sektor transportasi tidak bermanfaat selama PSBB Total sekalipun.

“Penyebab kegagalan PSBB Transisi berdasarkan pengamatan adalah komunikasi yang buruk, pengawasan dan ketegasan yang kurang dan contact tracing yang tidak optimal. Harusnya ini dievaluasi sejak awal, agar kebijakan yang dikeluarkan terukur,” pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

MI/Andri Widiyanto

Anies Imbau Warga DKI di Rumah Saja

👤Put/Hld/DD/X-3 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 05:04 WIB
Bila berencana silaturahim dengan keluarga, harus dipastikan protokol kesehatan tetap dijaga. Dari pengalaman yang ada, klaster baru muncul...
Dok. Pribadi

DKI Harus Fokus 3 Hal di 2021

👤Hilda Julaika 🕔Selasa 27 Oktober 2020, 03:05 WIB
APBD DKI Jakarta 2021 diprediksi akan menyu sut jauh dibandingkan tahun ini akibat pandemi...
Istimewa

Jelang Libur Panjang, ASN DKI diminta Tak Keluar Kota

👤Hilda Julaika 🕔Senin 26 Oktober 2020, 20:35 WIB
KEPALA Badan Kepegawaian Daerah Jakarta Chaidir mengimbau Aparat Sipil Negara  DKI untuk tidak bepergian ke luar kota saat libur...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya