Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
JELANG pelaksanaan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta mulai besok, pemerintah diminta menghilangkan egosentris dan sikap saling menyalahkan dalam menghadapi pandemi covid-19.
Dengan energi yang tersisa saat ini, pemerintah yang mulai fokus pada kesehatan harus memiliki persiapan matang dari berbagai aspek, khususnya ekonomi, edukasi, dan komunikasi. Dalam diskusi bertajuk PSBB Lagi di Jakarta, kemarin, Direktur Riset CoRE Indonesia Piter Abdullah mengatakan pemerintah telah melewatkan golden moment dalam menekan penularan covid-19.
“Sejak awal kami mengusulkan pemerintah untuk lockdown karena kita bisa mempersiapkan semuanya terencana dan terukur. Untuk PSBB
total, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya juga secara total,” jelas Piter.
Secara ekonomi dan kesiapan finansial, menurutnya, seluruh negara mengalami kondisi yang sama. Namun, semua kembali pada komitmen pemerintah. Dia menekankan pentingnya satu sikap di antara anak bangsa, termasuk pemerintah, untuk serius melawan korona.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali menerapkan PSBB setelah terjadi lonjakan kasus positif covid-19 disambut negatif sejumlah menteri. Mereka memprotes kebijakan itu dan menganggap sebagai biang terpuruknya perekonomian yang sedang bangkit.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menuturkan situasi akan semakin memburuk jika pemerintah tidak bertindak cepat dan tetap saling menyalahkan. “Saya yakin Anies tidak sendiri. Dia berkomunikasi dengan Presiden. Hasil dari komunikasi itu disampaikan kepada publik agar perpecahan itu diredam.’’
Di sisi lain, Wali Kota Bogor Bima Arya menilai kondisi saat ini juga dipengaruhi oleh psikologi partisan yang kemudian menciptakan ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah. “Dari hasil penelitian kami, masyarakat percaya pertama pada dokter, kedua tokoh agama, ketiga pemerintah, dan keempat selebritas,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariya di Sukamdani menyebut pemberlakuan kembali PSBB di Jakarta terlalu tergesa-gesa. “Kebijakan rem darurat ini juga punya satu masalah karena terlalu mendadak sehingga tergesa-gesa tidak mempertimbangkan segala masalahnya.’’
Kebijakan itu, imbuh dia, tidak memikirkan dampak bagi pelaku usaha dan masyarakat yang sebenarnya perlahan mulai bangkit. Dia meminta Pemprov DKI lebih fokus pada pendisiplinan orang dalam mematuhi protokol kesehatan. (Sru/Iam/Dmr/X-8)
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Masyarakat harus selalu waspada serta selalu menjaga pola hidup sehat bersih (PHBS).
Masyarakat yang sudah terlanjur mudik diminta tidak kembali ke Jakarta. Tujuannya agar penyebaran covid-19 di Ibu Kota tidak semakin meluas.
"Jika masih ada orang yang otaknya berpikir lockdown tidak lebih baik daripada social distancing, pasti lah orang itu terbawa arus politik."
Dia juga memborong dan memberikan tanggapan atas barang yang ia beli itu. Misalnya membeli sambel, ia akan mempromosikan sambel itu dengan sensasi nikmat yang ia rasakan.
Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Mataliti mengungkapkan para pedagang yang meramaikan pasar Cipulis bukan pedangan yang punya kios di pasr Cipulir. Mereka adalah PKL.
Tulus menambahkan bahwa keberlangsungan dan nasib driver harus mendapatkan perhatian serius baik dari managemen aplikator, atau bahkan dari konsumennya.
Di 33 titik itu, jelas dia, polisi akan memantau penerapan pembatasan penumpang kendaraan bermotor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved