Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
JELANG pelaksanaan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta mulai besok, pemerintah diminta menghilangkan egosentris dan sikap saling menyalahkan dalam menghadapi pandemi covid-19.
Dengan energi yang tersisa saat ini, pemerintah yang mulai fokus pada kesehatan harus memiliki persiapan matang dari berbagai aspek, khususnya ekonomi, edukasi, dan komunikasi. Dalam diskusi bertajuk PSBB Lagi di Jakarta, kemarin, Direktur Riset CoRE Indonesia Piter Abdullah mengatakan pemerintah telah melewatkan golden moment dalam menekan penularan covid-19.
“Sejak awal kami mengusulkan pemerintah untuk lockdown karena kita bisa mempersiapkan semuanya terencana dan terukur. Untuk PSBB
total, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya juga secara total,” jelas Piter.
Secara ekonomi dan kesiapan finansial, menurutnya, seluruh negara mengalami kondisi yang sama. Namun, semua kembali pada komitmen pemerintah. Dia menekankan pentingnya satu sikap di antara anak bangsa, termasuk pemerintah, untuk serius melawan korona.
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kembali menerapkan PSBB setelah terjadi lonjakan kasus positif covid-19 disambut negatif sejumlah menteri. Mereka memprotes kebijakan itu dan menganggap sebagai biang terpuruknya perekonomian yang sedang bangkit.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menuturkan situasi akan semakin memburuk jika pemerintah tidak bertindak cepat dan tetap saling menyalahkan. “Saya yakin Anies tidak sendiri. Dia berkomunikasi dengan Presiden. Hasil dari komunikasi itu disampaikan kepada publik agar perpecahan itu diredam.’’
Di sisi lain, Wali Kota Bogor Bima Arya menilai kondisi saat ini juga dipengaruhi oleh psikologi partisan yang kemudian menciptakan ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah. “Dari hasil penelitian kami, masyarakat percaya pertama pada dokter, kedua tokoh agama, ketiga pemerintah, dan keempat selebritas,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariya di Sukamdani menyebut pemberlakuan kembali PSBB di Jakarta terlalu tergesa-gesa. “Kebijakan rem darurat ini juga punya satu masalah karena terlalu mendadak sehingga tergesa-gesa tidak mempertimbangkan segala masalahnya.’’
Kebijakan itu, imbuh dia, tidak memikirkan dampak bagi pelaku usaha dan masyarakat yang sebenarnya perlahan mulai bangkit. Dia meminta Pemprov DKI lebih fokus pada pendisiplinan orang dalam mematuhi protokol kesehatan. (Sru/Iam/Dmr/X-8)
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved