Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
EKS drummer BIP Jaka Hidayat (JH) mengaku kembali mengonsumsi narkoba dalam dua bulan terakhir.
Hal ini cukup memprihatinkan. Sebab, Jaka berhenti mengonsumsi narkoba sejak 18 tahun lalu. Dia kembali mengonsumsi narkotika di tengah pandemi covid-19.
Adapun JH ditangkap Satresnarkoba Polres Jakarta Utara pada Rabu (2/9) lalu.
"Pemeriksaan awal, JH sudah sejak 2002 menggunakan sabu. Sempat berhenti menggunakan narkotika dan mulai aktif kembali sekitar dua bulan yang lalu," jelas Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Sudjarwoko dalam konferensi pers, Jumat (4/9).
Baca juga: Eks Drummer BIP Ditangkap terkait Kasus Narkotika
Lebih lanjut, Sudjarwoko menyebut pihaknya masih melakukan pengembangan dan melacak pihak lain yang terkait. Dalam hal ini, selain MY yang juga diciduk saat menjadi kurir yang mengantar pesanan sabu untuk JH.
"Kita kembangkan pemasok barang yang berada di atas JH," imbuhnya.
Diketahui, Polres Metro Jakarta Utara belum lama ini mengamankan eks drummer BIP, Jaka Hidayat (JH), di sebuah hotel kawasan Jakarta Utara. Petugas kepolisian menangkap JH saat hendak bertransaksi narkotika jenis sabu dengan seorang kurir.(OL-11)
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved