Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
SATUAN Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap salah satu musisi, Jaka Hidayat (JH), yang diketahui mantan pemain drum BIP, terkait penyalahgunaan narkotika.
Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Sudjarwoko menyebut hasil tes urine menunjukan JH positif memakai barang haram tersebut.
“Yang bersangkutan sudah kita lakukan tes urine dan hasilnya positif. Dia sudah kita tetapkan sebagai tersangka,” ujar Sudjarwoko saat dikonfirmasi, Jumat (4/9).
Petugas kepolisian, lanjut dia, mengamakan barang bukti berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,3 gram. “Dari tangan kedua tersangka, yakni JH dan MY, kita amankan barang bukti 0,3 gram sabu,” jelasnya.
Baca juga: Kasus Narkoba Meningkat selama Pandemi
Adapun JH ditangkap di salah satu hotel kawasan Jakarta Utara. Penangkapan berawal saat polisi mencurigai MY, seseorang yang menjadi kurir untuk mengantar narkotika kepada JH.
“Kemudian kita lakukan penangkapan. Satu orang tersebut berinsial MY. Ternyata MY diketahui sebagai kurir yang akan berikan itu (narkoba) ke tersangka JH,” papar Sudjarwoko.
Diketahui, tersangka JH telah mengonsumsi narkotika sejak 18 tahun yang lalu. “Dari keterangan awal, tersangka JH ini sempat menggunakan narkotika sejak 2002,” tutupnya.(OL-11)
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved