Selasa 01 September 2020, 14:00 WIB

Tempatkan PKL di Trotoar, NasDem: DKI Langgar Aturan Sendiri

Putri Anisa Yuliani | Megapolitan
Tempatkan PKL di Trotoar, NasDem: DKI Langgar Aturan Sendiri

Antara/Aditya Pradana Putra
Pedagang berjualan di atas trotoar Jalan Sulaiman, Rawa Belong, Jakarta Barat,

 

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nova Harivan Paloh menolak keras rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menempatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di trotoar.

Jika kebijakan tersebut dilaksanakan berarti Pemprov DKI melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Pasalnya dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 8 tahun 2007 sudah jelas bahwa trotoar dilarang untuk dipakai sebagai lokasi berjualan dan usaha serta parkir kendaraan. Ia mengingatkan Pemprov DKI agar tidak melanjutkan rencana tersebut.

"Kita lihat dari segi hukum, yakni ada Perda 8 tahun 2007. Perda itu masih ada sampai sekarang. Dengan demikian mengizinkan siapa pun berdagang di atas trotoar, maka Pemprov melanggar hukumnya sendiri," kata Nova, Selasa (1/9).

Selain itu, anggota Fraksi Partai NasDem itu juga memaparkan dari segi lokasi, meski banyak lokasi trotoar yang dibangun dengan ukuran yang lebar, harus dapat dipahami bahwa lebarnya trotoar adalah untuk kenyamanan pejalan kaki.

 
"Ada jenis trotoar complete street. Itu ada kombinasi ruang untuk parkir kendaraan dan di belakangnya ada ruang trotoar, jalur sepeda, baru kemudian pertokoan. Nah, meskipun lebar, apa bisa untuk PKL? Saya rasa tidak. Nanti pesepeda dan pejalan kaki ruangnya di mana? Kalau ada PKL, ada yang berhenti jajan di situ, maka pasti akan semakin sempit," jelasnya.

Ia juga khawatir dengan adanya lokasi-lokasi yang ditetapkan boleh digunakan untuk usaha akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga lainnya yang ingin berusaha sebagai PKL. Kecemburuan sosial ini bisa menimbukan konflik antara PKL dengan aparat Satpol PP yang menertibkan pelanggaran. Padahal, tanpa rencana Pemprov DKI tersebut, aparat Satpol PP juga sudah cukup sulit untuk membersihkan trotoar dari segala gangguan ketertiban umum.

"Jika ini sudah dilaksanakan, warga di lokasi lain akan nuntut di tempat lain. Mereka menempati tempat lain padahal di situ belum boleh, aparatnya nanti kasihan yang harus menertibkan karena akan konflik dengan warga ini yang merasa boleh menggelar lapak," tukas Nova. (OL-14)

 

Baca Juga

MI/Susanto

Usai Libur Lebaran, Pusat Perbelanjaan Terpantau Sepi Pengunjung

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 17 Mei 2021, 21:49 WIB
"Wah, hari Minggu kemarin ramai banget. Puncaknya itu. Ditambah di sini masih ada promo-promo jadi orang pada antre," kata...
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Kali Pesanggrahan Meluap, Enam RT di Jaksel Banjir

👤Selamat Saragih 🕔Senin 17 Mei 2021, 19:30 WIB
Adapun permukiman yang terendam air merupakan dataran rendah yang dekat dengan bantaran Kali...
ANTARA/Aprillio Akbar

BKD DKI Sebut tak ada ASN DKI Langgar Peraturan Mudik

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 17 Mei 2021, 19:22 WIB
Sejauh ini menurutnya, para ASN mematuhi edaran yang diterbitkan untuk tidak melakukan mudik guna mencegah penularan virus...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Optimalkan Potensi Zakat, Ekonomi Bergerak

Berdasarkan data outlook zakat Indonesia pada 2021 yang dipublikasikan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), potensi zakat Indonesia mencapai Rp327,6 triliun.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya