Tempatkan PKL di Trotoar, NasDem: DKI Langgar Aturan Sendiri

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nova Harivan Paloh menolak keras rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menempatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di trotoar.

Jika kebijakan tersebut dilaksanakan berarti Pemprov DKI melanggar aturan yang dibuatnya sendiri. Pasalnya dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 8 tahun 2007 sudah jelas bahwa trotoar dilarang untuk dipakai sebagai lokasi berjualan dan usaha serta parkir kendaraan. Ia mengingatkan Pemprov DKI agar tidak melanjutkan rencana tersebut.

"Kita lihat dari segi hukum, yakni ada Perda 8 tahun 2007. Perda itu masih ada sampai sekarang. Dengan demikian mengizinkan siapa pun berdagang di atas trotoar, maka Pemprov melanggar hukumnya sendiri," kata Nova, Selasa (1/9).

Selain itu, anggota Fraksi Partai NasDem itu juga memaparkan dari segi lokasi, meski banyak lokasi trotoar yang dibangun dengan ukuran yang lebar, harus dapat dipahami bahwa lebarnya trotoar adalah untuk kenyamanan pejalan kaki.

Ia juga khawatir dengan adanya lokasi-lokasi yang ditetapkan boleh digunakan untuk usaha akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga lainnya yang ingin berusaha sebagai PKL. Kecemburuan sosial ini bisa menimbukan konflik antara PKL dengan aparat Satpol PP yang menertibkan pelanggaran. Padahal, tanpa rencana Pemprov DKI tersebut, aparat Satpol PP juga sudah cukup sulit untuk membersihkan trotoar dari segala gangguan ketertiban umum.

"Jika ini sudah dilaksanakan, warga di lokasi lain akan nuntut di tempat lain. Mereka menempati tempat lain padahal di situ belum boleh, aparatnya nanti kasihan yang harus menertibkan karena akan konflik dengan warga ini yang merasa boleh menggelar lapak," tukas Nova. (OL-14)