Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MABES Polri menerbitkan surat telegram yang menginstruksikan seluruh anggota Polri dan semua markas kepolisian untuk membuat langkah antisipasi kebakaran. Dalam surat yang ditandangani oleh Asisten Operasi Kapolri Herry Rudolf Nahak memerintahkan jajaran Polri menjalankan lima poin penting untuk antisipasi kebakaran markas Polri. Salah satunya yakni meningkatkan keamanan dari ancaman sabotase karena teror atau pun tindak pidana lainnya.
"Tingkatkan pengamanan Mako Polri baik di tingkat pusat/Mabes, Polda, Polres maupun Polsek dan pastikan Mako dalam keadaan aman baik dari ancaman sabotase maupun tindak pidana lainnya," demikian telegram dari Mabes Polri.
Dalam surat tertanggal 24 Agustus tersebut juga menekankan pentingnya memeriksa keamanan instalasi listrik. Kemudian menyediakan alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik.
"Memastikan alat pemadam kebakaran tersebut berfungsi dengan baik."
baca juga: Olah TKP Kebakaran Kejaksaan Agung
Selain itu pengamanan setiap dokumen wajib dilakukan secara digital untuk mencegah dokumen tersebut hilang termasuk terbakar. Pun petugas piket di setiap Mako diwajibkan melakukan patroli di seluruh bangunan gedung.
"Untuk memastikan Mako aman dari bahaya kebakaran"
Sebelumnya gedung Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan nyaris ludes terbakar pada Sabtu (22/8). Tim dari Polri langsung melakukan pengecekan secara rinci untuk mengetahui penyebab kebakaran markas Koprs Adhyaksa tersebut. (OL-3)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved