Selasa 25 Agustus 2020, 05:50 WIB

Kampung Akuarium Masuk Cagar Budaya

Ins/Ssr/Put/J-2 | Megapolitan
Kampung Akuarium Masuk Cagar Budaya

ANTARA/RIVAN AWAL LINGGA
Warga melihat rencana pembangunan di Kampung Akuarium, Jakarta, Rabu (19/8).

 

RENCANA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rumah susun di Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara, terus disoal. Setelah hal tersebut dikritik DPRD DKI, kali ini mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ikut mengomentari.

Menurut Ahok, Kampung Akuarium berada di kawasan cagar budaya. Di sana, terdapat beberapa bangunan peninggalan pemerintah Hindia-Belanda, seperti Laboratorium Kelautan. “Ubah bentuk saja tidak boleh kalau berada di kawasan cagar budaya,” kata Ahok, kemarin.

Selama berada di kawasan cagar budaya, terang dia, pemerintah daerah juga harus mengikuti aturan yang ada. “Disebut cagar budaya karena ada peninggalan sejarah. Harusnya cagar budaya ada aturannya. Mungkin Gubernur (Anies) lebih tahu.”

Sementara itu, anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Angga Putra Fidrian mengklaim sampai saat ini Kampung Akuarium belum masuk cagar budaya meski berada di kawasan Kota Tua. “Karena cagar budaya itu kawasan Kota Tua, bukan Kampung Akuarium. Ketika bicara kawasan cagar budaya, bukan tentang bangunannya, melainkan wilayahnya,” kata Angga.

Angga menegaskan pembangunan kampung susun di Penjaringan tidak melanggar aturan yang berlaku. Pembangunan tersebut masih sesuai dengan Peraturan Daerah No 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ).

Jika merujuk pada Perda RDTR, ujar Angga, Kampung Akuarium masuk subzona P3 atau zona pemerintah daerah. Di subzona ini, sambung dia, diperkenankan membangun rumah susun umum bagi warga yang dikerjakan pemerintah.

Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang DKI Heru Hermawanto menyebut di zona P3 bisa dibangun gedung apa pun selama diselenggarakan pemerintah. “Itu kan zona P3, artinya zona pemerintahan daerah. Artinya, dimungkinkan dibangun apa pun selama dibangunnya oleh pemerintah,” tandas Heru. (Ins/Ssr/Put/J-2)

Baca Juga

MI/Andri W

Status PPKM DKI Jakarta Turun ke Level Dua

👤Muhamad Fauzi 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 08:25 WIB
PEMERINTAH menurunkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di DKI Jakarta dari level tiga menjadi level...
dok.ant

BMKG: Siang Ini Wilayah DKI Jakarta Diguyur Hujan

👤Muhamad Fauzi 🕔Selasa 19 Oktober 2021, 08:09 WIB
BMKG memprakirakan sebagian wilayah DKI Jakarta hujan hari ini, Selasa...
MI/Andri Widiyanto.

Sidang Pekan Depan, JPU Hadirkan Delapan Saksi Fakta Kasus Unlawful Killing

👤Mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 21:47 WIB
Penasihat hukum terdakwa, Henry Yosodiningrat, meminta agar nanti saksi tersebut dihadirkan secara satu per satu dan pihaknya ingin...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya